Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah pusat belum ada rencana lockdown untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio menyebut semuanya memang sudah terlambat.
Jika sampai lockdown benar dilakukan dalam waktu dekat ini, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar.
Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Agus dalam tayangan SAPA INDONESIA MALAM, kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (15/3/2020).
Sebelum Agus berpendapat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik serta Tenaga Ahli Utama KSP Brian Sriprahastuti sempat menjawab soal rencana lockdown.
Taufik condong dengan pendapat Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sempat menyinggung lockdown, sedangkan Brian condong pada keputusan pemerintah pusat untuk tidak lockdown.
Ketika diminta memilih dua pendapat itu, Agus menyebut memang kini semuanya sudah terlambat.
Agus menyebut dirinya sudah mengusulkan lockdown sejak Januari 2020 lalu ketika belum ada wabah corona di Indonesia.
Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Tegaskan Pemerintah Daerah Tak Bisa Lockdown Tanpa Keputusan dari Pusat
Baca: Anies Disebut Terlalu Cepat Bikin Kebijakan soal Corona, DPRD Gerindra: Agar Tak Panik saat Lockdown
"Kalau kita bicara pendekatan sekarang sudah terlambat," ucap Agus.
"Saya sudah ngomong seperti ini kira-kira bulan Januari, karena waktu itu kan kita masih (belum ada)," imbuhnya.
Agus sempat mengusulkan untuk memberlakukan lockdown di beberapa pintu masuk turis China seperti Manado, Bali, Jakarta, dan Riau.
Seharusnya lockdown di daerah tersebut sudah dilakukan sejak Januari 2020.
Namun jika lockdown dilakukan dalam waktu dekat ini, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar.
"Misalnya me-lockdown-kan, Manado, Bali, Jakarta, dan Riau, karena itu pusat tempat turis dari China, baik charter maupun reguler datang, dari Singapura juga," terang Agus.
"Tapi kan tidak dilakukan, nah sekarang sudah menyebar, jadi kalau mau di-lockdown, cost-nya besar sekali," sambungnya.
Jika pemerintah memang ingin lakukan lockdown, maka harus direncanakan secara matang bagaimana pembagian logistik kepada masyarakat.
"Kemudian siapa yang membagi makanan, siapa yang mau membagi macam-macam, TNI atau polisi, kan harus di-manage dengan baik," ujar Agus.
Kini, bagi Agus, kebijakan lockdown kurang tepat, kecuali pemerintah memiliki biaya yang besar dan siap dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Iya (tidak bijak jika lockdown), bijak kalau ada uangnya, masalahnya ini perlu dana cukup besar, kemudian mekanismenya bagaimana," kata Agus.
Baca: BREAKING NEWS: Yurianto Imbau Lakukan Self Isolated untuk Pengendalian Wabah di Masyarakat
Baca: 3 Pasien Virus Corona yang Sudah Sembuh di RSPI Sulianti Saroso Diberi Oleh-oleh Jamu Racikan Jokowi
DPRD Jakarta Fraksi Gerindra sebut kebijakan Anies sudah tepat
Dalam tayangan itu, Taufik menilai kebijakan Anies untuk menangani penyebaran virus corona di Jakarta sudah tepat.
"Saya kira iya (sudah tepat), langkah yang dilakukan oleh Pak Anies menurut saya langkah yang tepat untuk menghambat penyebaran," ujar Taufik.
Taufik kemudian membeberkan beberapa kebijakan Anies yang menurutnya sudah tepat dan bukan terlalu cepat itu.
Misalnya meliburkan sekolah hingga meniadakan sistem ganjil genap agar masyarakat bisa pergi dengan kendaraan pribadi lebih mudah.
"Yang kedua, kan beberapa kegiatan diliburkan, sekolah diliburkan, kemudian tempat hiburan milik DKI ditutup, kemudian ganjil genap ditiadakan, car free day ditiadakan," terang Taufik.
Bagi Taufik, langkah yang diambil Anies itu sudah tepat, apalagi jika nanti harus diberlakukan lockdown atau karantina skala besar.
Dengan diberlakukan kebijakan pembatasan sejak dini, Taufik menyebut masyarakat nantinya tidak akan terkejut atau panik ketika diberlakukan lockdown.
"Saya kira ini langkah yang tepat, sebelum situasinya kalau memang harus di-lockdown," kata Taufik.
"Tapi kan memang secara parsial dilakukan, sambil edukasinya juga jalan terhadap masyarakat."
"Jangan nanti ketika tutup semua, terus masyarakat panik juga, itu bahaya juga," imbuhnya.
Meski beberapa pihak menganggap kebijakan lockdown punya banyak dampak negatif, Taufik lebih setuju untuk dilaksanakan demi melindungi warga.
Baginya, sudah kewajiban bagi pemerintah untuk mengutamakan keselamatan warganya.
"Tergantung, kita mau berpikir apa, mau melindungi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, negara itu wajib hukumnya melindungi masyarakat atas segala hal," paparnya.
Berikut video lengkapnya:
Jokowi belum terpikir untuk lockdown
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan lockdown tak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah.
Jokowi menyebut kebijakan lockdown hanya akan terjadi jika pemerintah pusat sudah memutuskan.
Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers menanggapi wabah virus corona di Indonesia, kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020).
Jokowi menyebut pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan tidak membuat kebijakan secara mandiri tanpa ditelaah dampaknya.
Ia mengkhawatirkan jika ada daerah yang membuat kebijakan sendiri tanpa memikirkan dampaknya maka bisa memperburuk keadaan.
"Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," terang Jokowi.
Jokowi kemudian menyinggung soal kebijakan lockdown yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah.
Lockdown hanya akan terjadi kalau pemerintah pusat sudah memutuskan demikian.
"Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.
"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah," imbuhnya.
Jokowi menyebut pemerintah pusat hingga saat ini belum ada rencana untuk lockdown.
"Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi menjelaskan masyarakat lebih baik melakukan tindakan pencegahan seperti yang sudah disosialisasikan.
Misalnya dengan mengurangi kegiatan di luar dan menghindari keramaian.
"Sekarang ini yang paling penting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak," imbau.
"Dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19," tambahnya.
Berikut video lengkapnya:
(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)