Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah yang akan membuat kebijakan besar terkait penanganan virus corona agar membahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas covid-19.
"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait covid-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," jelas Jokowi saat konfensir pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas covid-19" lanjutnya.
Ia juga meminta agar satgas covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi terkait virus corona ini.
Hal itu dilakukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang nantinya akan diterima masyrakat.
"Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik saya juga minta agar satgas covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat," tandasnya.
Baca: BREAKING NEWS - Jokowi Bicara Soal Lockdown: Itu Kebijakan Pemerintah Pusat
Baca: Rapat Online Jokowi Bersama Para Menteri, Bahas Percepatan Ekonomi Hadapi Virus Corona
Baca: Kondisi Menteri-menteri Jokowi Pasca-Budi Karya Sumadi Positif Corona
Jokowi juga meminta penyediaan moda transportasi juga tetap ada dengan catatan tingkat kebersihan juga ditingkatkan.
"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang didalam moda transportasi tersebut," jelas Jokowi.
Terkait lockdown, ia mengeaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.
Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.
Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.