Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga saat ini belum terpikir untuk melakukan lockdown.
Bagaimana ketersediaan bahan makanan pokok dan beras jika Indonesia melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona?
Di tengah wabah virus corona di Indonesia, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, meminta masyarakat tak perlu khawatir mengenai ketersedian bahan pangan pokok.
Syahrul mengungkapkan, stok bahan pokok aman hingga Agustus 2020.
"Kementan mengawal dengan ketat pasokan dan stok (bahan) pangan."
Baca: Lockdown Dimulai Hari Ini, Malaysia justru Diminta Tak Ikuti Langkah China
Baca: Enam Negara Ini Lakukan Lockdown karena Pandemi Virus Corona
"Masyarakat mohon agar tenang dan tidak perlu resah. Pasokan dan stoknya ada."
"Hitungan kami hingga Agustus masih cukup," ungkap Syahrul dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (16/3/2020).
Ada 11 bahan pangan pokok yang ketersediannya dikawal pemerintah.
Yakni beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.
Syahrul menerangkan, panen padi dan jagung serta komoditas lainnya masih akan berlangsung hingga beberapa bulan mendatang.
Sementara untuk bawang putih, daging sapi, dan gula, pihaknya mengatakan masih mendatangkan dari luar negeri karena stok di dalam negeri belum mencukupi.
Soal ketersediaan beras, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi, juga mengatakan hal serupa.
Tri mengungkapkan, stok beras yang ada di gudang Bulog bisa mencukupi kebutuhan distribusi rutin dan operasi pasar hingga akhir 2020.
Dilansir Kompas.com, Tri menyebutkan pasokan beras masih akan datang dari panen petani pada akhir Maret dan April.
Terlebih, Bulog masih menyimpan cadangan beras sisa impor dari 2019.
Baca: Repotnya Lockdown Diungkap Refly Harun, Ada Potensi Penimbun Makanan
Baca: MUI soal Lockdown Cegah Virus Corona: Decision Maker-nya Pemerintah
Stok itu akan dikeluarkan jika harga beras di pasaran mengalami kenaikan.
"Stok Bulog aman sampai akhir tahun karena akhir Maret dan April kita sudah akan menyerap hasil panen petani lagi," ucap Tri, Selasa (17/3/2020).
"Dengan stok saat ini 1,5 juta ton, kemudian Bulog juga mempunyai target serapan 1,2 juta ton, Insyaallah stok cukup," tegasnya.
Mengutip Kompas.com, berikut rincian ketersedian bahan pangan pokok untuk Maret hingga Agustus 2020:
- Beras 25.653.591 ton (kebutuhan 15.099.846 ton)
- Jagung 13.741.071 ton (kebutuhan 9.096.555 ton)
- Bawang merah 1.060.857 ton (kebutuhan 701.482 ton)
- Cabai besar 657.467 ton (kebutuhan 551.261 ton)
- Daging ayam ras 2.063.086 ton (kebutuhan 1.737.216 ton)
- Minyak goreng 23.392.57 ton (kebutuhan 4.419.180 ton)
Baca: Ali Ngabalin Debat dengan Saleh Daulay Soal Lockdown : Kebijakan Ada di Pemerintah Pusat!
Baca: Indonesia Belum Perlu Lockdown, Social Distancing Sudah Cukup
Luhut sepakat belum berpikir lockdown
Seperti Jokowi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengatakan belum berpikir lockdown terkait pencegahan virus corona (Covid-19).
Ia menyebutkan setiap negara memiliki masalahnya masing-masing.
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Luhut mengungkapkan pemerintah masih berada dalam posisi mengamati mana saja hal yang bisa dikontrol.
"Mengenai lockdown, saya kira kita belum terpikir ke situlah. Setiap negara punya masalahnya sendiri-sendiri."
"Kita masih pada posisi melihat mana yang bisa kita kontrol," ujarnya melalui konferensi video akun YouTube resmi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (16/3/2020).
Ia pun menilai, imbauan social distancing Jokowi pada masyarakat, sudah bagus.
"Seperti belajar dari rumah, ini sekarang kita teleconference tidak banyak bertemu orang di kantor lagi. Saya pikir pengurangan itu sudah bagus."
"Kemudian, saya lihat kesadaran teman-teman semua di BUMN, di Kementerian Perhubungan, di Kemenko Maritim dan semua jajaran kami di sini itu juga sudah sangat baik," tutur Luhut.
"Untuk ke depan ini, artinya dengan melakukan pertemuan seperti ini lebih efisien, tidak perlu travelling, apalagi makin bagus teknologinya," tandas dia.
Seperti diketahui, Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya bisa diambil pemerintah pusat.
Ia pun mengatakan, pemerintah daerah dilarang melakukan keputusan tersebut.
Tak hanya itu, keputusan besar juga harus dibahas dengan pemerintah pusat.
"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin, dilansir Kompas.com.
"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," tegasnya.
Jokowi pun mengatakan saat ini yang terpenting adalah melakukan aktivitas dari rumah.
"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," beber dia.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Elsa Catriana/Muhammad Idris/Inadha Rahma Nidya/Ade Miranti Kurnia/Ihsanuddin)