News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Mardani Ali Geram Social Distancing Tidak Ketat: Malaysia Sudah Pakai Tentara, Jangan Seperti Iran

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera geram lantaran perintah social distancing dari pemerintah kurang terlaksana dengan baik dan ketat di lapangan.

Mardani menyebut Malaysia sudah mengerahkan tentara untuk mengawasi social distancing warganya.

Ia khawatir Indonesia akan seperti Iran, di mana dalam sebuah studi disebutkan korban meninggal dunia berpotensi mencapai angka 3,5 juta orang jika warganya tidak patuh.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Mardani dalam tayangan DUA SISI unggahan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/3/200).

Mardani awalnya mengingatkan pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada masyarakat soal perintah social distancing.

"Pemerintah harus sadar ini bukan kasus biasa, ini extraordinary," tegas Mardani.

Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Sebut Obat Virus Corona Akan Didistribusikan untuk Pasien Positif Covid-19

Baca: BREAKING NEWS - Imbauan Soal Salat Berjamaah dari Imam Besar Masjid Istiqlal

Selain itu, dari sisi hukum, Mardani menilai aturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah virus corona ini belum kuat.

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP-nya belum," kata Mardani.

"Nah, beberapa pakar tata hukum negara (mendorong) 'Ayo ajukan Perppu, kalau perlu omnibus law terkait ini'," paparnya.

Dengan aturan resmi dari pemerintah pusat, Mardani berharap pemerintah daerah seluruhnya bisa kompak mengacu pada satu aturan.

"Jadi kewenangan yang tadi terdistribusi ke daerah harus diambil," ujarnya.

Mardani menilai social distancing tidak akan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat jika hanya berupa imbauan yang tidak berdasar hukum.

Ia kemudian membeberkan contoh di mana Polda Metro Jaya membagikan masker gratis yang justru menimbulkan kerumunan.

"Karena, lagi-lagi, social distancing itu enggak bisa dengan imbauan," tegas Mardani.

Baca: Menkumham Yasonna Tak Bisa Bayangkan Penghuni Lapas Terinfeksi Corona

Baca: Surat Edaran Majelis Sinode GPIB: 1 Pasien Positif Corona di Solo Tak Terkait dengan PST Bogor 2020

"Contoh, hari ini Polda Metro Jaya bagi-bagi masker, saya agak sedih, harusnya social distancing. Ini bagi-bagi maskernya kumpul," sambungnya.

Selain itu, beberapa acara keagamaan di daerah yang dihadiri ribuan pengikutnya juga sempat akan diadakan lantaran minimnya pemahaman social distancing.

"Ini Dandim di Gowa minta agar pertemuan teman-teman jemaah tabligh yang 8000 orang kumpul, itu sudah kumpul, minta ditunda," kata Mardani.

"Ini karena pemerintah tidak firm, tidak segera mengambil keputusan tentang social distancing," ungkapnya geram.

Mardani kemudian menjelaskan contoh baik dan buruk seperti yang terjadi di Malaysia dan Iran.

Malaysia sudah melakukan semi-lockdown sejak Rabu (18/3/2020), sedangkan penanganan virus corona di Iran dinilai masih buruk.

Dikutip dari Kompas.com, kontributor Wall Street Journal untuk Timur Tengah, Sune Engel Rasmussen.

Rasmussen menyebut seberapa besar dampak jika warga Iran tidak mematuhi imbauan pemerintah, di antaranya pasien meninggal dunia bisa mencapai 3,5 juta orang.

"Malaysia sekarang sudah menggunakan tentara untuk memastikan social distancing-nya jalan," kata Mardani.

"Kalau enggak, kita akan kayak Iran, bisa 3,5 juta, naudzubillah," sambungnya.

Baca: Cegah Penyebaran Covid-19, Menteri Luar Negeri Larang Pendatang dari 11 Negara Ini Masuk Indonesia

Selain social distancing, Mardani juga mendorong pemerintah untuk bergerak cepat dalam pemeriksaan swab test seperti Korea Selatan.

"Korea Selatan tidak melakukan lockdown, tapi Korea punya layanan drive thru, 15.000 (kasus) setiap hari dites. Enggak sampai seminggu 200.000 (orang dites)," kata Mardani.

Meski pemerintah Indonesia kabarnya juga memesan alat tes tersebut, namun Mardani mempertanyakan langkah-langkah sebelum tes itu diberlakukan di Indonesia.

"Kapan tibanya, bagaimana distribusinya, SOP-nya bagaimana, siapa dahulu, itu tidak mudah dengan negara (berpenduduk) 70 juta," ujar Mardani.

Ia juga menyarankan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk selalu buka selama 24 jam.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini