TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi profesi yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi wabah covid-19 mengecam keras respon penolakan keras dari oknum masyarakat pada jenazah perawat di Semarang.
Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap besama yang dikeluarkan ikatan dokter Indonesia (IDI), bersama lima organisasi lainnya.
Di antaranya persatuan perawat nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), serta Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia (IAKMI).
“Kami mengecam keras atas respon penolakan dari oknum masyarakat di lokasi pemakaman, tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan kepada seorang tenaga kesehatan yang telah berjibaku mempertaruhkan nyawa dengan segala resiko demi kemanusiaan,” demikian tertulis pada poin pertama dalam surat pernyataan IDI.
IDI dan lima organisasi tersebut menegaskan jenazah perawat di RSUP Semarang itu dipastikan telah dilakukan perawatan dan pemulasaran jenazah sesuai protokol yang ditentukan.
Baca: Ini Cara Daftar Kartu Pra Kerja Login prakerja.go.id, Jangan Lupa Siapkan KTP
Baca: Komisi III Akan Soroti Kasus Eks Napi Lakukan Kriminalitas Lagi dalam Raker dengan Menkumham
Baca: Perawat Ditampar Oknum Satpam saat Ingatkan Pakai Masker, Wali Kota Semarang Angkat Bicara
Baca: Video Pencuri Kotak Amal Ngaku ODP Corona, Tak Berkutik Dikepung Warga, Polisi Tak Berani Mendekat
“Jadi tidak beralasan untuk menolak dan memberikan stigma negative yang berlebihan kepada almarhumah sejawat kami yang telah gugur sebagai pahlawan kemanusiaan,” ujar pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan bersama tersebut juga tertulis, para petugas medis memastikan seluruh masyarakat telah diberikan layananan kesehatan berdasarkan kode etik, sumpah profesi, dan standar profesi.
“Tertanam sejak menjadi seorang tenaga kesehatan dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tulus, ikhlas, mengutamakan kepentingan pasien diatas kepentingan pribadi,” katanya.
IDI dan 5 organisasi profesi juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perlindungan, keselamatan dan dukungan moral yang sesuai dengan harkat martabat manusia pada seluruh petugas medis.
Mereka juga meminta aparat untuk menindak tegas oknum warga yang melakukan penolakan kepada jenazah tenaga kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah NKRI.
Hal itu untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali.
Mengenai adanya penolakan pemakaman itu, Dosen Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Abdul Azis mengatakan bahwa masyarakat kita sudah terpapar dampak transmisi media sosial yang berlebih tanpa kemampuan menyaring yang baik atau kemampuan literasi digital yang masih lemah.
"Sehingga paparan info banyak tentang covid-19 secara instan yang diambil secara serampangan.Jadi
ketika ada oknum yang membombardir dengan info negatif di saat yang tertekan (dihadapkan jenazah
yang harusnya mereka terima) mereka jadi parno," ujarnya.
Azis mengajak semua pihak memberikan pemahaman baik dan tidak sepotong-sepotong.
"Kalau ada pendampingan akan lebih baik. Dengan melalukan sosialisasi dari sumber media yg terpercaya.
Platform sumber media dari civil society yang terpercaya juga banyak," ujarnya.
Menurut Azis, untuk menekan laju informasi negatif dan bahkan hoaks ini menjadi ruang peran kawan-
kawan ahli komunikasi dan bahasa. "Ini juga butuh peran ahli informatika/algoritma untuk lebih membuat
melek mana tulisan-tulisan yang hoaks kepada masyarakat kita," tuturnya.
Bagi Azis, peran mereka di masa wabah yang butuh segala informas yang tepat sangat penting untuk
masyarakat. "Sisi lain, pemerintah bisa mengg gunakan sumber daya yan dimiliki untuk masuk ke grup-
grup whatsapp sampai tingkat RT untuk memastikan info covid-19.
"Hal itu sepertinya juga belum terjaga dengan baik," ucapnya. Menurutnya, penggunaan dana desa dan
pendamping desa bisa menjadi garda depan yang bisa juga digunakan melakukan sosialisasi. (Tribun
Network/kan/ras/wly)