Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menunda evakuasi jamaah tabligh (JT) warga negara Indonesia (WNI) yang ada di India karena masih menjalani masa karantina.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia telah membicarakan mengenai upaya evakuasi jamaah tabligh di India yang mencapai 717 orang.
Akan tetapi rencana tersebut harus ditunda karena para jamaah tabligh sedang menjalankan masa karantina.
"Rencana evakuasi ini sudah kita buat, saat itu sudah kita perkirakan. Kapan kita akan melakukan evakuasi. Namun demikian rencana ini harus kita tunda karena semua jamaah tabligh yang berada di India saat ini sedang menjalani karantina," ujar Menlu dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2020).
Sebanyak 75 orang jamaah tabligh terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 di India, 13 di antaranya dinyatakan sembuh.
Jumlah ini merupakan angka tertinggi WNI yang terpapar covid dari seluruh dunia, yang berarti presentasenya adalah sekitar 19 persen.
"75 orang ini merupakan angka tertinggi kalau kita lihat dari WNI yang terpapar covid dari seluruh dunia. WNI yang terpapar virus ini jumlahnya adalah 394 (di dunia), yang ada di India saja itu 75 orang, yang berarti presentasenya adalah sekitar 19 persen," ujar Menlu.
Situasi menjadi lebih kompleks karena adanya tuduhan pelanggaran hukum terutama terkait dengan aturan visa, aturan-aturan yang menyangkut epidemik dan juga penanganan bencana yang ditujukan pada JT.
Baca: Harga Minyak WTI Turun di Bawah 19 Dolar AS Per Barel, Pertama Kalinya Sejak Januari 2002
Pemerintah Indonesia terus berusaha memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada WNI yang berada di luar negeri, termasuk dalam hal ini JT Indonesia di India.
Menanggapi hal tersebut, Dubes RI di New Delhi terus menjalin komunikasi dengan wakil-wakil dari Jamaah Tabligh.
KBRI New Delhi juga terus memberikan pendampingan kekonsuleran dan pendampingan hukum kepada Jamaah Tabligh Indonesia.
"Kita sudah mempersiapkan evakuasi, tetapi karena saat ini sedang menjalankan karantina, maka tidak diizinkan untuk di evakuasi saat ini. Kita akan terus bekerja bersama dengan pemerintah India," ujar Menlu Retno.
Obat Dosis Tinggi
Sebelumnya, perwakilan jemaah Tabligh, ustaz Khairul Marzuq dari Medan menceritakan bagaimana kehidupan mereka selama menjalani karantina di India.
Marzuq merupakan salah satu peserta Konferensi Delhi, acara tahunan Tablighi Jamaat, yang digelar di Nizamuddin, New Delhi, India, pada 13-15 Maret.
Marzuq merupakan salah satu yang menjalani isolasi atau karantina di Delhi.
Baca: Pakistan Cabut Batasan Salat Jamaah di Masjid, Wajib Jaga Jarak 2 Meter Demi Hindari Virus Corona
Ia tak mengalami gejala corona atau Covid-19. Tapi ia kerap diberikan obat-obatan dosis tinggi oleh petugas di sana.
"Mereka memberikan kita obat-obatan yang dosisnya tinggi seperti paracetamol. Ini kan untuk obat demam saya pikir. Tapi kenapa kita diberikan, kita tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada gejala apapun," ujarnya kepada Tribun.
Obat-obatan yang diberikan itu, menurut Marzuq, membuat sejumlah WNI yang menjalani karantina khawatir.
"Jangan-jangan kita malah tambah sakit dengan minum obat yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita," kata dia.
Tak ada perlakuan diskriminasi di India. Kata Marzuq, hanya beberapa WNI yang ditolak saat memasuki masjid.
"Memang ada di beberapa tempat mereka tertolak dari masjid, banyak masyarakat yang tidak menerima," imbuh Marzuq.
Baca: Di Tengah Perjuangan Hadapi Corona, Aktor Nick Cordero Harus Rela Kakinya Diamputasi
Marzuq menyayangkan perlakuan petugas India kepada WNI. Mereka diperlakukan layaknya tahanan.
"Kita ini seperti tahanan dibuat oleh mereka," ucap Marzuq.
Marzuq mengatakan ada beberapa WNI yang paspor dan ponsel genggam ditahan oleh petugas.
Ditahan tanpa alasan jelas, tanpa surat resmi dari pemerintahan India.
"Banyak hal-hal mengganjal yang tidak sesuai prosedural itu yang menjadi tanda tanya bagi teman-teman saat ini," kata Marzuq.
Para WNI, kata Marzuq, semakin depresi dengan keadaan yang mereka alami di India.
Karena itu mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan mereka atau melakukan evakuasi.
Baca: MUI: Bukber Tidak Usah Dilakukan Kecuali dengan Keluarga di Rumah, Bisa Dialihkan Sedekahnya
"Kalau cerita makan sudah jelas terlambat, tidak ada makan tepat waktu, fasilitas tidak memadai," tutur Marzuq.
"Kita memohon kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi secepat mungkin," ucapnya. (tribun network/laras/denis)