Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua komponen bangsa menjaga dan mewaspadai aksi-aksi yang mengganggu keamanan nasional ketika semua energi bangsa Indonesia tercurah mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, dia memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polri yang dengan sigap mengungkap rencana penjarahan dan pembakaran di pulau Jawa oleh kelompok Anarko baru-baru ini serta upaya terorisme yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.
‘’Saya memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polri yang sejak dini mengungkap aksi yang bakal mengganggu stabilitas sosial ini, baik di Ibukota Jakarta maupun di Poso beberapa hari lalu,’’ jelas Basarah di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Baca: 6.000 Paket Sembako Dibagikan untuk Warga Terdampak COVID-19
Pernyataan ketua Fraksi PDI Perjuangan itu merujuk pada kesigapan jajaran Polri meredam dua kasus yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Kasus pertama, Polda Metro Jaya berahsil mengungkap fenomena terbaru ketika sejumlah minimarket di Ibukota menjadi sasaran kejahatan selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di DKI Jakarta.
Kasus kedua adalah ditemukannya bom di badan dua terduga teroris yang tewas dalam kontak bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4) siang lalu. Baku tembak itu menewaskan Ali alias Darwin Gobel dan Muis Fahron alias Abdullah, anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora. Mereka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sulteng.
Baca: Kabar Baik di Tengah Pandemi: 1.000 Paket Sembako untuk Mereka yang Membutuhkan
Sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Basarah mengaku terus mencermati situasi dan kondisi tanah air selama pandemi Covid-19 berlangsung, termasuk ketika jajaran Polri berhasil mengungkap rencana penjarahan dan pembakaran di pulau Jawa oleh kelompok Anarko Vandalis dan menghentikan langkah para teroris di Poso. Ia menilai Polri telah bergerak cepat ketika melihat fenomena kejahatan baru di Jakarta dan tindakan makar terorisme itu.
“Dalam situasi seperti sekarang ini, di tengah terjadinya penurunan daya beli, peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terganggunya roda ekonomi masyarakat, bukan tidak mungkin semua itu dapat memicu dan memacu meningkatnya aksi-aksi kriminalitas, konflik dan kerusuhan sosial baik yang sifatnya spontan maupun yang dimobilisasi,” ujar Basarah.
Baca: Sempat Ditolak di Rumah Sakit, Katarak Nenek Ratmah Kini Bisa Diobati
Menurut dia, prioritas paling penting yang harus dilakukan saat ini adalah upaya mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
”Saat terjadi krisis 1998, kita mengetahui bahkan mengalami ada penumpang gelap yang memprovokasi keresahan menjadi kerusuhan hanya demi tujuan jangka pendek. Meskipun situasinya tidak sama, potensi seperti itu tetap ada,” ujar Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 1996-1999 ini.
Untuk itu, ia mengajak semua elemen bangsa untuk tidak menunggu keresahan yang sekarang melanda negeri ini akibat wabah Covid-19 menjadi meluap.
‘’Kita mengapresiasi dan mendukung semua upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban umum, antara lain dengan mengajukan skema jaring pengaman ekonomi. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah aspek kecepatan dan keadilan dimana bantuan ekonomi harus cepat dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” sambung ketua DPP PDI Perjuangan ini.