Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyampaikan orasi kebangsaan dan kemanusiaan dalam Milad ke-22 PKS di MD Builing DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (22/04/2020).
Dalam orasinya, Sohibul Iman menyampaikan catatannya terkait penangan Covid-19 baik yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah saat ini.
Pertama, menurutnya, kemampuan kita sebagai bangsa dalam mengelola pandemi Covid-19 ini akan menentukan rute sejarah bangsa Indonesia di masa mendatang.
Baca: KPK Telisik Asal Muasal Aset Eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Indonesia
"Cara pandang kita melihat pandemi Covid-19 ini akan menentukan sikap dan respon kita dalam mengelolanya," ujar Sohibul Iman seperti dalam keterangan yang diterima.
Jika kita memandang pandemi Covid-19 sebagai krisis besar yang membahayakan masa depan bangsa Indonesia, tentunya, menurut dia, kita akan sangat serius mempersiapkan diri dan memberikan respon kebijakan yang cepat, tepat,dan akurat.
Baca: Pembelaan Jokowi saat Pemerintah Disebut Lamban Tangani Corona: Tak Ingin Terburu-buru
Menurut dia, lambannya respon kebijakan pemerintah saat ini, salah satunya karena tidak mampu melakukan testing secara massif.
Hal itu memunculkan kekhawatiran di mata dunia internasional.
"WHO bahkan secara terbuka memperingatkan kepada Pemerintah Indonesia akan ada kemungkinan terburuk bahwa Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru wabah Pandemi Covid-19 di Asia. Peringatan ini harus jadi intropeksi bagi pemerintah dan kita semua," kata Sohibul.
Catatan kedua Sohibul, terkait pengelolaan ekonomi dimana bangsa Indonesia harus memiliki kesamaan pandang bahwa keberhasilan atau kegagalan yang didapat dalam memitigasi pandemi Covid-19 akan sangat menentukan nasib perekonomian nasional.
Baca: Wasekjen Demokrat : Hilang Fungsi Etika DPR Jika RUU Cipta Kerja Dibahas Saat Pandemi Corona
"Jangan pernah beranggapan bahwa warga negara yang meninggal dan terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi," katanya.
Menurut dia, pemulihan ekonomi akan sejalan dan seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan nyawa warganya.
"Selamatkan ekonomi Indonesia dengan menyelamatkan warga bukan dangan mengorbankan warga," kata Sohibul.
Sohibul sangat menyayangkan respon pemerintah yang justru berkebalikan.
Pemerintah lebih memilih kepentingan ekonomi di atas kepentingan penyelamatan nyawa warganya.
Hal ini terlihat dari kebijakan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menagani Covid-19 yang ternyata lebih diperuntukkan menangani dampak Covid-19 terhadap ekonomi daripada menekan penyebaran wabah itu sendiri.
Kebijakan lainnya dalam perubahan postur APBN 2020 yang lebih banyak digunakan sebagai stimulus ekonomi untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi bukan untuk memitigasinya.
"Disinilah letak gagal paham Pemerintah dalam menangani wabah pandemi Covid-19," ujar Sohibul.
Catatan ketiga yang disampaikan Sohibul adalah soal penataan demokrasi yang merupakan suatu titik balik penting.
Dimana fakta menunjukkan, seringkali krisis membuka dua kemungkinan, yaitu jatuhnya pemerintahan yang otoriter dan lahirnya pemerintahan yang demokratis atau sebaliknya bangkitnya pemerintahan yang otoriter dan matinya demokrasi.
Menurut dia, para pendiri Republik ini telah memilih jalan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia.
"Dalam analisis kami Perppu No.1 tahun 2020 memberi jalan terbuka bagi lahirnya pemerintahan otoriter. Atas nama penyelamatan ekonomi Perppu tersebut memberi legitimasi benih-benih otoritarianisme melalui perundang-undangan," kata Sohibul.
Tiga catatan yang Sohibul berikan dalam orasinya merupakan sikap yang ingin ia tegaskan bahwa PKS tetap berada dalam semangat #PKSKokohBersatuMelawanCorona meskipun diluar pemerintahan.
"Catatan ini agar ada check and balance sehingga tata kelola pemerintahan semakin efektif dan berada dalam ketetatanegaraan yang benar serta menjamin berjalannya demokrasi," ujar Sohibul.