Baca tanpa iklan
"Itu pun masih banyak pelanggaran, banyak yang berboncengan, tidak pakai masker," imbuhnya.
Baca: Peniadaan Ganjil Genap di Jakarta Kembali Diperpanjang Hingga 22 Mei 2020
Kurang Pengawasan
Tigor menilai, Pemprov DKI Jakarta sangat terlihat kurang dalam melakukan pengawasan di masa PSBB.
"Kalau kita lihat perkantoran di luar delapan sektor masih beroperasi, artinya tidak ada pengawasan," ujarnya.
Tigor juga mencontohkan adanya pasar hias yang masih beroperasi di Jatinegara.
"Tanggal 19 April lalu hari Minggu pagi di Jatinegara ada pasar ikan kaget yang buka tiap Sabtu dan Minggu pagi," ujarnya.
Tigor menyebut kunci pertama penegakan PSBB ada di tangan Pemprov DKI.
"Pemprov harus bisa menyadarkan masyarakat dengan baik," ujarnya.
Baca: Pria di Jakarta Timur Ditemukan Tewas di Dalam Warung Dengan Sejumlah Luka di Tubuhnya
Pentingnya Pengorganisasian
Lebih lanjut Tigor menilai sosialisasi dan pengorganisasian menjadi hal mendasar yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan PSBB periode kedua.
"Kuncinya ada di bagaimana Pemprov melakukan sosialisasi dan komunikasi serta pengorganisasian kepada masyarakat," ujarnya.
Tigor mengungkapkan pemerintah perlu membangun komunitas di tingkat masyarakat paling bawah.
"Sehingga masyarakat bisa bergerak bersama-sama, harus dibangunkan kesadarannya," kata Tigor.
Pemerintah Provinsi disebut Tigor harus punya struktur sampai bawah.