TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menyoroti pengunduran diri dua staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, keberadaan stafsus dari kalangan milenial lebih baik dibubarkan.
"Bubarkan saja stafsus milenial ini, tidak berfaedah," kata Gus Yaqut, Sabtu (25/4/2020).
Baca: PDIP Belum Terima Surat Pengunduran Diri Achmad Purnomo sebagai Bacalon Wali Kota Solo
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor ini mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah memiliki pembantu-pembantu yang hebat dan mengerti bagaimana cara menjalankan pemerintahan.
Oleh karena itu, kehadiran stafsus milenial sesungguhnya tidak dibutuhkan lagi.
"Tidak perlu anak-anak ini yang justru malah merepotkan. Kalau diharapkan bisa membantu Presiden karena kemilenialnya, biarkan mereka membantu melalui dunia yang mereka tekuni sebelum menjadi stafsus, pasti lebih bermakna," ucapnya.
Diketahui, Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri dari posisi staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Layanan Nikah di KUA Dibuka Lagi, Dibatasi Maksimal 8 Pasang Calon Pengantin Per Hari
Pengumuman pengunduran diri Andi diumumkan dalam sebuah surat terbuka yang ditandatanganinya pada Jumat (24/4/2020).
Dalam surat itu, Andi menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden melalui surat yang telah disampaikannya pada 17 April 2020, lalu.
Baca: Pertemuan Menteri G20, Wishnutama Siapkan Standar Baru Sektor Pariwisata
Sebelumnya, melalui akun instagram @Belvadevara yang dikutip pada Selasa, (21/4/2020), Belva Devara mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan staf khusus presiden.
Pengunduran dirinya itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.
Dalam surat terbukanya itu, Belva menuliskan bahwa pengunduran dirinya telah diterima Presiden.
Adapun alasan pengunduran dirinya tersebut terkait dengan polemik Ruangguru di program kartu Prakerja.
Belva yang menjabat CEO di Ruangguru tidak mau adanya konflik kepentingan dengan jabatannya sebagai staf khusus presiden.