News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Jokowi Minta Korban PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Diberi Prioritas Dapatkan Kartu Prakerja

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Ifa Nabila
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas virtual tentang ketahanan pangan dan larangan mudik Lebaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19 Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan terkait larangan mudik Lebaran 2020 bagi seluruh warga Indonesia. TRIBUNNEWS/HO/BIRO PERS

Menurutnya, terdapat 56 juta orang yang kini bekerja di sektor formal.

"Untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya 56 juta, saya juga minta dipastikan skema program yang meringankan beban mereka," kata Jokowi.

"Insentif pajak sudah, relaksasi pembyaran BPJS, keringanan pembayaran kredit, ini saya kira sangat baik."

"Tolong diikuti agar pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran," tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui siaran video conference, Kamis (30/4/2020). / Capture Youtube Sekretariat Presiden (Capture Youtube Sekretariat Presiden)

Sementara itu, bagi pekerja di sektor informal, Jokowi telah memerintahkan supaya para pekerja tersebut masuk dalam program jaring pengaman sosial.

Jokowi menyebutkan, dari 126,5 juta pekerja, terdapat 70,5 juta orang yang bekerja di sektor informal.

"Untuk pekerja informal, saya minta ini dimasukkan ke program jaring pengaman sosial," kata Jokowi.

"Data yang saya terima ada 126,5 juta pekerja di sini dan terdapat 70,5 juta yang bekerja di sektor informal."

Baca: Jokowi Buka Data Jumlah Daerah yang Alami Defisit Bahan Pokok

Lebih lanjut, Jokowi mengistruksikan supaya pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin dipastikan mendapat bantuan sosial.

Baik itu bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin, pastikan mendapatkan bantuan sosial, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Jokowi.

Insentif Perpajakan untuk UMKM dengan Omzet di Bawah 4,8 M

Mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan skema program berupa pemberian insentif perpajakan bagi UMKM.

Menurut Jokowi, insentif perpajakan ini diberikan untuk pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar per tahun.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini