Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk terus memberi perlindungan maksimal kepada para tenaga medis Indonesia yang saat ini berdiri di garda terdepan dalam mengatasi pandemik Covid-19.
Satu diantara bentuk perindungan terhadap tenaga medis adalah terpenuhinya Alat Pelindung Diri (APD)
Meskipun tidak separah pada awal pandemi menyebar di Indonesia, APD bagi tenaga medis masih dinilai kurang mencukupi kebutuhan di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam Webinar "Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia," yang ditayangkan di Channel Youtube Amnesty Internasional Indonesia, Minggu (10/5/2020).
"Salah satu keprihatinan kami adalah melihat fakta tentang tenaga kesehatan di Indonesia yang ketika itu banyak yang tidak memiliki akses pada perlengkapan pelindung. Meskipun mereka jelas sekali bekerja di garis depan untuk menghadapi pandemi atau wabah dan menghadapi risiko yang sangat tinggi," ujar Usman Hamid.
Baca: Usman Hamid: Motif Dendam di Penyerangan Novel Baswedan Mirip Pembunuhan Munir
Amnesty Internasional tidak menginginkan persoalan ketersedian dan distribusi APD kembali menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi mengingat Covid-19 masih belum menunjukkan kata akan berakhir.
Menurut Usman, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tenaga kesehatan.
Jika jumlah alat tes terbatas, maka pemerintah harus memprioritaskan tenaga kesehatan serta masyarakat paling membutuhkan.
Kalau terkena, kata dia, mereka bukan hanya berisiko sakit, tapi pasien pun tertular, juga masyarakat.
Untuk itu dia tegaskan, jangan sepelekan APD.
Baca: Hasil Penjualan Buku Karya Para Arsitek Ini Dikonversi Jadi Ratusan APD untuk Tenaga Medis
"Kami ingin memastikan pemerintah juga memastikan seluruh warga seluruh tenaga kesehatan masuk saya dan para dokter dokter gigi dan para perawat itu memiliki alat pelindung diri yang memadai. Tanpa mereka segera sulit kita memastikan Indonesia bisa memitigasi dampak dari wabah," jelasnya.
Desakan itu menurut dia, sudah disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, pada medio Maret 2020 lalu. (*)