Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyarankan Pemprov DKI tetap memperketat PSBB dan tidak melakukan pelonggaran jika belum siap dengan segala risikonya.
"Saran saya kalau kita belum siap, tetap diberlakukan. Kalau pemerintah sudah siap dengan segala risiko yang ada, kan faktanya ketika dilonggarin malah makin banyak," ungkap Basri saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020).
Bila Pemprov DKI berniat melakukan relaksasi PSBB, mereka harus mempertimbangkan bagaimana cara supaya mengefektifkan penegakan hukum di lapangan, kesiapan Dinas Kesehatan, serta pengaturan kebijakan yang lebih tegas.
Baca: Tontowi Ahmad: Saya Sudah Tidak Muda Lagi di Pelatnas
Politikus Golkar ini mengatakan jangan sampai kebijakan pelonggaran itu justru menyengsarakan rakyat.
Jika gagal, maka bukan tidak mungkin nasib Jakarta sama seperti negara lain yang mengambil langkah lockdown.
Baca: Hasil Survei ILO: Dampak Covid-19, Perusahaan di Indonesia Nyaris Tidak bertahan
"Jangan dilonggarin tapi akhirnya mencelakakan rakyat. Akhirnya pemerintah sengsara, rakyat sengsara, ekonomi makin lumpuh yang ujung-ujungnya lockdown sama dengan negara-negara lain," ujar dia.
"Jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik," katanya.
Jokowi Perintahkan Jajarannya Buat Kajian Untuk Mempersiapkan Pengurangan PSBB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah saat ini fokus pada pengurangan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Tujuannya untuk memulihkan produktifitas dengan tetap terhindar dari penularan virus corona atau Covid-19.
"Jadi mengurangi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka untuk meningkatkan atau memulihkan produktivitas, di satu sisi dan di satu sisi juga wabah Covid-19 tetap bisa dikendalikan, tetap ditekan hingga nanti sampai pada antiklimaksnya akan selesai, terutama ketika telah ditemukannya vaksin," ujar Muhadjir setelah rapat terbatas penanganan penyebaran Covid-19, Senin (18/5/2020).
Baca: Update Harga Emas Antam Senin 18 Mei 2020 Mencapai Rp 934.000 per Gramnya, Berikut Rinciannya
Karena itu, menurut Muhadjir, Presiden Jokowi memerintahkan membuat kajian yang terukur untuk mempersiapkan pengurangan PSBB.
Kajian mempertimbangkan multi aspek dengan melibatkan sejumlah pakar.
"Yang nanti dari sektor ekonomi akan dijelaskan oleh Pak Menko Ekonomi. Dan kemudian dari sektor penanggulangan Covid nanti akan dijelaskan bapak ketua Gugus Tugas," katanya.
Baca: 100 Negara Lebih Dukung Resolusi WHO Lakukan Penyelidikan Asal Usul Covid-19
Menurut Muhadjir Presiden Jokowi menekankan pentingnya warga untuk bersiap menghadapi era normal baru.
Yang mana, masyarakat hidup normal, namun berbeda dengan normal sebelumnya.
"Yaitu kita menghadapi suasana dimana lingkungan kita harus bersama-sama dengan Covid-19 ini," katanya.
Presiden Jokowi: Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19
Presiden Joko Widodo menegaskan belum berniat melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesia.
Jokowo mengatakan hingga saat ini pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi masyarakat kembali produktif dan tetap aman dari Covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2020).
Baca: Update Corona Global Jumat 15 Mei Malam: Total 4,56 Juta, Rusia 10.598 Kasus Baru, India Geser China
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali.
Namun, harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
Baca: Mengamuk Saat Dijemput Petugas Medis, Pasien Corona Peluk Orang di Sekitar Biar Tertular
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis.
Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Baca: Pasien Positif Corona Ngamuk saat Dijemput Petugas, Kejar dan Peluk Orang Terdekat agar Tertular
"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," ucapnya.
"Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," imbuh Jokowi.
Kepala Negara yakin apabila masyarakat patuh terhadap imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun di saat tahapan masyarakat dapat kembali produktif, maka akan dapat mencegah diri dari virus tersebut.
"Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal jaga jarak yang aman, cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti memang itu yang harus kita pegang," katanya.
Adapun nantinya jika tahapan masyarakat produktif, aman dari Covid dapat diterapkan, berbagai sektor usaha sebagaimana dicontohkan oleh Presiden seperti rumah makan misalnya, dapat beroperasi kembali.
"Iya tentu saja nanti kalau sudah diputuskan, sektor-sektor usaha yang tutup dapat berangsur-angsur dibuka kembali. Tentu dengan cara-cara yang aman dari Covid agar tidak menimbulkan resiko meledaknya wabah. Saya ambil contoh misalnya rumah makan isinya hanya 50 persen, jarak antar kursi dan meja diperlonggar," ucap Presiden.
Adapun tentang kapan pelaksanaan tahapan masyarakat produktif aman dari Covid ini akan dimulai, Presiden mengatakan akan terus melakukan evaluasi dan melihat data dan fakta seperti kurva positif Covid-19, kurva yang sembuh, dan kurva yang wafat, sebelum akhirnya membuat keputusan.