Baca tanpa iklan
"Mestinya harus ada perbaikan dari sebelum new normal menuju new normal, konsepnya aja belum jelas seperti apa," ujarnya.
Baca: Satgas Covid-19 DPR Tinjau Protokol New Normal ke Kemenkes
Baca: Puan Maharani: Penyusunan Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru
Menurutnya, pemerintah harus tegas terhadap perusahaan.
"Kalau memang penegakan ya harus ditegakkan, jika perusahaan tidak menerapkan protokol kesehatan ya harus disanksi," ujar Iwan.
Menurut Iwan, kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah lebih banyak menguntungkan pengusaha.
"Sekarang setiap kebijakan selalu subsidinya kepada pengusaha, subsidi buruh apa? Kalau sembako, sembako itu bukan penyelamat, itu kewajiban pemerintah," ujarnya.
Iwan mendorong pemerintah berfokus pada para buruh yang terdampak situasi pandemi covid-19.
"Apalagi buruh yang di-PHK dan belum mendapat pesangon, buruh yang dirumahkan tidak mendapat 50 persen gaji misalnya," ungkap Iwan.
Jaminan Keamanan
Iwan mengungkapkan harus ada jaminan keamanan dari berbagai aspek apabila new normal diberlakukan.
Jaminan keamanan tersebut antara lain aspek kesehatan dan hak normatif pegawai.
"Tentu sekarang kita bicara aspek kesehatan, yang kedua jaminan hak-hak bersifat normatif," ungkap Iwan.
"Jangan kita disuruh kerja tapi hak kita secara normatif tidak diberikan, itu kan tidak ada keadilan," imbuhnya.
Baca: Setelah Sebut Jokowi Duta Mall Indonesia, Fadli Zon Klaim Dirinya Duta Rakyat
Selain itu perusahaan juga harus memberikan jaminan sosial para buruh dan berbagai hak lainnya.
"Juga APD dan sebagainya," ungkap Iwan.