Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikritik sejumlah pihak.
Fokus utama kritik adalah kenaikan anggaran Covid-19 secara tiba-tiba tanpa basis perhitungan yang memadai.
Hal ini membuktikan pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam mengelola angaran negara.Â
"Desain anggaran Covid-19 kacau balau. Suka-suka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saja," ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak Covid-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Sri Mulyani merinci total anggaran Rp 695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp 106,11 triliun.
"Pemerintah telah menyampaikan di sidang kabinet bahwa ada tambahan belanja dibanding di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Beberapa biaya penanganan Covid-19 ditingkatkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa, 16 Juni 2020.
Hardjuno mengaku terkejut dengan kenaikan anggaran ini.
Apalagi, perubahan anggaran ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat.
Berdasarkan catatannya, pada bulan Mei 2020, anggaran alokasi awal untuk memerangi covid 19 hanya sebesar Rp 405,1 triliun.
Kemudiannya, kata dia, tiba- tiba angkanya dinaikin lagi mencapai Rp 641,1 triliun.
Lalu tak lama berselang, anggaran covid-19 naik lagi sebesar Rp 677,2 triliun.
Dan kini kenaikannya membengkak menjadi Rp 695,2 triliun.
Namun sayangnya, menurut Hardjuno, pemerintah tidak menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan yang menjadi dasar kenaikan anggaran ini.
"Bayangkan, dalam hitungan minggu ada lagi kenaikan anggaran. Ini aneh bin ajaib," tuturnya.
Mestinya, kata Hardjuno, Sri Mulyani yang menyandang predikat Menkeu terbaik dunia itu punya perencanaan yang baik.
Sehingga bisa menghitung dengan cermat berapa triliun yang harus dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan untuk memerangi Covid-19.
"Bagi saya, kenaikan anggaran ini sangat aneh. Apalagi, Kemenkeu tidak pernah menjelaskan secara gamblang terbuka ke publik. Terutama, parameter kenaikan tersebut," imbuhnya.
Desain anggaran yang kacau balau ini mengkonfirmasikan Menkeu tidak punya perencanaan yang baik untuk menanggulangi bencana wabah covid 19.
"Ibarat mobil tanpa rem, anggaran Covid-19 ini terus membengkak.Benar-benar kacau balau tanpa perhitungan yang matang," jelasnya.
Dia menyindir kenaikan anggaran Covid- 19 tanpa memikirkan sumber pendanaan.
"Saya melihat anggaran Covid-19 pada postur baru APBN 2020 akan terlihat kacau balau," tuturnya.
Hal ini menandakan buruknya kapasitas Menkeu dalam membuat postur APBN sesuai Perpres No.54/2020.
"Dari APBN kacau balau hingga minim rencana atau sama sekali tidak bisa menghitung berapa alokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19," pungkasnya.