Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembebasan tanah selalu menjadi masalah dalam investasi di Indonesia.
Oleh karena itu ia membangun kawasan industri Batang, Jawa Tengah untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia.
"Misalnya ada (perusahaan) yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, udah langsung masuk. Engga usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM. Tentu saja nanti dibantu gubernur dan bupati yang ada di sini," kata Presiden saat meninjau Kawasan Industri, Batang, Jawa Tengah, Selasa, (30/6/2020).
Baca: Tinjau Kawasan Industri Batang, Presiden Ingin Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya
Presiden mengaku sudah menanyakan kepada beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
Mereka menurut Presiden ada yang sudah memiliki lahan, ada yang sulit mengurus izin lahan, namun ada juga yang belum memiliki lahan.
"Tapi yang ada masalah (lahan) kita akan back up, bantu. Agar masalah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau yang belum memiliki lahan tanah, silakan nanti gunakan yang namanya kawasan industri di Batang ini. Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektar di sini, dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektar terlebih dahulu," katanya.
Presiden mengatakan pemerintah menyiapkan kurang lebih 4 ribu hektar untuk kawasan Industri. Pada tahap pertama pemerintah menyiapkan 450 hektar.
"Sekali lagi, tujuan besarnya adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada warga kita. Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain dalam menggaet investor. Oleh karena itu harus ada daya tarik bagi investor berinvestasi di Indonesia. Misalnya kata dia, soal harga tanah untuk lahan industri.
"Kalau mereka (negara lain) memberikan harga tanah misalnya 500.000, kita harus bisa di bawahnya itu 300.000 misalnya. Kalau mereka memberikan harga tanah 1 juta ya kita berikan harga 500.000. Kalau mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain bisa seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik," pungkasnya.