Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu pra kerja yang ditawarkan oleh mitra platform digital.
Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan memang sudah seharusnya program tersebut dihentikan.
"Saya kira memang harus dihentikan. Mestinya sudah dari dulu, sudah banyak yang mempermasalahkan kelanjutan program ini, karena memang sudah banyak paket-paket gratis di media sosial. Apalagi dengan temuan KPK, maka ini harus dihentikan," ujar Rahmad, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).
Namun karena program ini telah berjalan, Rahmad menilai harus ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca: 6 Kejanggalan Kartu Prakerja yang Bikin ICW Lapor Ombudsman
"Tinggal sekarang ini, karena sudah berjalan ya mestinya harus dievaluasi lah. Minimal apa yang dikeluarkan dana negara itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada potensi kerugian negara," kata dia.
Menurutnya dalam evaluasi harus dipikirkan untuk menciptakan lapangan kerja atau peluang kerja yang lebih efisien dan murah.
Selain itu, harus dipikirkan pula untuk program pelatihan yang menyesuaikan dengan kondisi new normal. Rahmad menilai program pelatihan tidak harus bersifat digital.
"Kan tidak harus digital. Digital fungsi pengawasannya pada peserta kan juga kurang. Bisa sampai tidaknya teknis pada peserta kan kita juga belum bisa mengevaluasi. Saya berharap agar program ini tetap jalan dengan mekanisme dengan bentuk yang baru. Kalau toh tidak memungkinkan tahun ini ya tahun depan," ungkapnya.
Rahmad juga berharap nantinya akan ada program yang dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan terjun langsung ke lapangan selepas pandemi.
"Bisa padat karya, bisa juga pelatihan yang bersentuhan dengan life skill, otomotif misalnya, handphone misalnya. Ini kan pandemi bisa jadi setahun hingga dua tahun, pasca itu kan mereka (masyarakat) juga harus mempersiapkan diri," kata dia.
"Jadi jangan hanya jangka pendek saja. Bisa dialokasikan untuk pelatihan yang benar-benar bisa fungsi pengawasannya ketat, kontrol dan terukur, serta bisa dilihat hasilnya pasca pelatihan itu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu pra kerja yang ditawarkan oleh mitra platform digital. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat bernomor S-148/Dir-Eks/06/2020 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, pada 30 Juni 2020.
"Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan, seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan, yang ditawarkan oleh mitra platform digitial agar pelaksanaan program kartu pra kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat yang diterima Tribun, Kamis, (2/7/2020).
Untuk diketahui terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra kartu Pra-Kerja. Diantaranya yakni Skill Academy by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, dan Tokopedia.