Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menterinya pada 18 Juli silam meliputi tiga hal terkait masalah penanganan pandemi Covid-19.
Maman mengatakan masalah pertama yang dicermati Jokowi adalah buruknya data yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini kementerian/lembaga terkait.
"Paling tidak saya melihat ada tiga hal yang disoroti (oleh Jokowi). Pertama adalah buruknya data yang dimiliki oleh kita," ujar Maman, dalam diskusi Polemik Trijaya 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).
Maman mencontohkan pihaknya di Komisi VIII DPR RI tengah melakukan panja validasi data dengan mengumpulkan berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas, menteri keuangan, menteri sosial, menteri dalam negeri hingga BNPB.
Baca: Amien Rais Sodorkan Masukan ke Jokowi, Kriteria Menteri Jika Terjadi Reshuffle
"Data kita memang kacau. Sehingga ada yang mendapat tsunami bansos, artinya dia mendapat bansos terus menerus. Tapi ada yang seharusnya dapat tapi malah nggak dapat," kata dia.
"Apalagi istilah saya hari ini ada yang menjadi orang miskin baru. Nah validasi data ini yang membuat greget juga Pak Jokowi, sehingga kenapa ada banyak gelontoran uang bantuan tapi tidak menyentuh secara keseluruhan," imbuhnya.
Masalah kedua, kata Maman, adalah seluruh program bantuan sosial tersebut akan lambat diterima oleh masyarakat.
Dia mengatakan ada kegagapan dan kebingungan dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Menurutnya salah satu yang penting dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi adalah reformasi birokrasi. Sehingga mencegah adanya silang pendapat hingga keterlambatan bantuan sosial kepada masyarakat.
"Kita itu lelet, copy paste, ketika mencari siapa penerima yang berhak kita kebingungan. Ada seorang gubernur misalnya yang bercerita ke saya bahwa ada lima menteri yang ingin bertemu dengannya, kan bingung juga. Apalagi ketika masa seperti ini ketika menteri mendapatkan dana begitu banyak tetapi kan tetap harus hati-hati penggunaan dana itu, hati-hati soal regulasinya, penempatannya," kata dia.
Kemudian, Maman mengungkap masalah ketiga yang berusaha disinggung Jokowi yakni terkait dengan koordinasi dan komunikasi.
Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut menilai masalah komunikasi terlihat jelas dalam kasus Menteri Kesehatan yang pada akhirnya menunjuk juru bicara atas usulan DPR.
"Komunikasi kita lihat betapa gugupnya menteri kesehatan sehingga kita mengusulkan di DPR adanya juru bicara. Lalu kita mengusulkan ada Gugus Tugas untuk bekerja dengan cepat, tapi sampai sejauh mana Gugus Tugas itu bisa menjadikan institusi yang kuat sehingga menteri keuangan bisa ikut ritmenya Gugus Tugas, Menkes juga. Yang muncul adalah ego sektor di masing-masing Kementerian/Lembaga," jelas Maman.
"Jadi ini yang menjadi masalah bagi kita, soal koordinasi dan komunikasi ini yang ditegaskan kembali kata Jokowi bahwa visi-misinya semua visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin dan ini yang harus dipahami," tandasnya.