Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegakkan aturan protokol kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan Jubir Satgas, Wiku Adisasmto.
Wiku menyebut butuh ketegasan dari penyelenggara pilkada untuk mencegah potensi terjadinya klaster.
"KPU dan KPUD harus menegakkan aturan yang dibuatnya terkait dengan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada," ujar Wiku ketika dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/9/2020).
Baca: Penyelenggara Pemilu Diminta Tindak Tegas Paslon yang Langgar Protokol Covid-19 di Pilkada
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pencegahan adanya klaster dari Pilkada.
Hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).
“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada."
"Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ujar Jokowi dikutip dari laman presidenri.go.id..
Baca: Wakil Bupati Agam Positif Covid-19, Sempat Datangi KPU untuk Daftar Pilkada 2020
Lebih lanjut, Jokowi juga mengarahkan agar pelaksanaan swab test atau uji usap dilakukan dengan lebih terencana.
Ssehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia.
Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.
“Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali,” ujar Presiden.
Jokowi dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” ucapnya.
Selain itu Jokowi menegaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Jokowi menyebut, penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan juga berjalan baik.
“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan,” ujar Jokowi.
Baca: Inilah 51 Kepala Daerah Kena Tegur Kemendagri Gegara Langgar Kode Etik Hingga Protokol Covid-19
Jokowi memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19.
Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.
Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.
“Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan,” tuturnya.
Menurut Jokowi, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah.
Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.
Baca: 72 WNI di Arab Saudi Meninggal Dunia Akibat Covid-19, Kasus Positif di Qatar dan Kuwait Meningkat
Padahal, di mana pun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.
“Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati."
"Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” kata Jokowi.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)