Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai Kebijakan Penanganan Covid-19 yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka memasuki adaptasi kebiasaan baru terkadang dinilai mengandung unsur paksaan.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto membantah hal tersebut.
Dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru di tengah situasi Covid-19, kata Yuri, Pemerintah mengajak masyarakat mengubah pola hidup, bukan memaksa.
Hal ini disampaikan Yuri secara daring saat berbicara dalam acara peluncuran TribunKaltara.com, Jumat (18/9/2020) malam.
Baca: BREAKINGNEWS: Positif Corona, Ketua KPU RI Tetap Jalankan Tugas Kepemiluan via Daring
"Kita mengajak masyarakat berubah, bukan memaksa masyarakat berubah," tegas Yuri.
Yuri menjelaskan, adanya anggapan kebijakan penanganan Covid-19 mengandung unsur paksaan karena cara pendekatan masing-masing daerah yang berbeda-beda.
"Cara pendekatannya kita harus setara dengan masyarakat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kemudian menjadi educator mereka," katanya.
"Ini bukan cerita guru sama murid, tapi cerita tentang teman sama teman untuk mengajak berubah dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru," katanya.
Yuri menegaskan, Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 adalah persoalan global.
Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang tepat dalam upaya penanganan Covid-19.
Hasil paparan Kementerian Perekonomian menunjukkan Indonesia dengan PSBB belum mengalami resesi.
"Yakinkan masyarakat bahwa ini masalah seluruh dunia, seluruh dunia melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Bahkan, melihat paparan Pak Airlangga kita tahu bahwa kita sudah menempuh jalan yang cukup bagus dan kita on the right track," katanya.
"Kami berharap seluruh komponen sesuai dengan prinsip kita dalam mengelola bencana," ujar Yuri.