News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Persatuan Dokter Gigi Minta Pemerintah Konsentrasi Tangani Covid-19, Sarankan Pilkada Ditunda

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum PDGI Dr. drg. RM Sri Hananto Seno, SpBM (K)., MM di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Minggu (17/3/2019).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), drg Sri Hananto Seno meminta pemerintah menunda penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Ia menyarankan, pemerintah agar lebih serius menangani wabah pandemi Covid-19.

"Melihat situasi covid19 yang semakin mengkhawatirkan, sebaiknya pemerintah berkonsentrasi menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19,"

"Korban semakin tinggi, tenaga kesehatan semakin banyak yang menderita, sebaiknya pilkada ditunda," ujarnya melalui pesan teks, Rabu (23/9/2020).

Baca: 115 Dokter Gigi Terpapar Covid-19, PDGI Sebut Profesi Itu Berisiko Tinggi karena Pasien Buka Masker

Baca: Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Komisi II DPR: Tiga Calon Kepala Daerah Bisa Luluhkan Presiden

SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Menurutnya, meski negara lain ada yang tetap melaksanakan Pemilu, namun negara tersebut sangat serius mengatasi wabah dan mampu mengendalikan pergerakkan orang dengan baik.

"Jadi Covid-19 dapat teratasi. Indonesia tampaknya tidak serius menangani wabah ini, terlihat keputusan tingkat pusat dengan daerah berbeda dan bertentangan," jelasnya.

Bahkan, jika pemerintah tetap melaksanakan pilkada ditambah masyarakat tidak displin menjalankan protokol kesehatan, maka dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akan dirasakan luar biasa.

"Hal ini akan menjadi rugi besar di mana asalah kesehatan tidak teratasi, korban semakin banyak serta ekonomi akan tetap anjlok," terang Hananto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini