Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bahwa 55 persen masyarakat menginginkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dihentikan pada September 2020.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan PSBB masih perlu diberlakukan jika melihat perkembangan data terakhir kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Apalagi, Mufida mengatakan angka Rt di Tanah Air masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan WHO.
Angka Rt adalah angka reproduksi yang terjadi setelah adanya intervensi yang dilakukan pemerintah seperti PSBB hingga lockdown. Angka Rt yang ideal untuk penerapan new normal selama belum adanya vaksin Covid-19 adalah di bawah 1.
"Kalau dari perkembangan data terakhir kasus positif Covid-19, PSBB masih perlu diberlakukan. Ini demi melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat, karena kita belum memenuhi angka Rt yang ditetapkan WHO," ujar Mufida, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (19/10/2020).
Meski demikian, Mufida mengaku bisa memahami masyarakat yang sudah ingin PSBB dihentikan. Terutama dengan alasan kondisi ekonomi yang semakin berat di tengah pandemi.
Baca juga: Muhadjir Minta Terawan Turun Tangan Antisipasi Covid-19 di Musim Libur Panjang Akhir Oktober
Oleh karena itu, politikus PKS ini meminta pemerintah lebih signifikan dalam pengendalian Covid-19. Salah satunya dengan mengeluarkan terobosan dan juga memberikan stimulus.
"Harus ada terobosan yang signifikan dalam mitigasi pandemi. Begitu juga dalam program jaring pengaman masyarakat, harus lebih merata, transparan dan tepat sasaran. Stimulus ekonomi dan bantuan-bantuan yang diberikan harus tepat sasaran untuk masyarakat yang terdampak," kata Mufida.
Sebelumnya diberitakan, Survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah selama Mei-September 2020.
Pada Mei lalu, survei Indikator menemukan bahwa 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan. Sementara, yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.
Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan. Responden yang meminta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen.
Pada September, responden yang meminta PSBB dilanjutkan mengalami peningkatan menjadi 39 persen. Namun, jumlah itu tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan, yakni 55 persen.
"Tampak ada sedikit penguatan terhadap keberlanjutannya (PSBB). Sebaliknya, ada kecenderungan sedikit penurunan terhadap aspirasi agar PSBB bisa dihentikan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara daring (dalam jaringan0, Minggu (18/10/2020).
Menurut Burhanuddin, dari Mei hingga Juli, terjadi perubahan persepsi yang cukup signifikan terhadap PSBB lantaran masyarakat ingin segera bekerja kembali.