Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan wajar dalam negara demokrasi kebisingan terjadi lewat kritik yang tertuju pada pemerintah.
Termasuk penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi melalui aksi unjuk rasa dan serangan kritik yang menghampiri pemerintah.
"Jangankan soal Undang-Undang Omnibus Law, punya sendal jepit baru pun itu ramai. Presiden sering main kodok aja bisa jadi pembicaraan berbulan-bulan. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut gitu," kata Adi dalam webinar bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Di Mana Partai Politik Kita', Kamis (22/10/2020).
Baca juga: Istana Pastikan Naskah UU Cipta Kerja yang Akan Ditandatangani Jokowi Sama dengan yang Disetor DPR
"Yang penting ribut dan berisiknya itu masih dalam konteks porsi demokrasi yang prosedural, saya kira tidak ada persoalan. Kecuali kalau sudah fitnah, maki-maki orang itu sudah tidak benar," imbuhnya.
Pengamat politik UIN Jakarta itu mengatakan, kritik merupakan konsekuensi kepada setiap presiden yang sedang menjabat.
Membatasi orang menyampaikan pendapat justru akan mencederai demokrasi yang telah dibangun.
"Misalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode dan orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang," ujarnya.
Baca juga: Feri Amsari Bahas UU Cipta Kerja di Mata Najwa, Aria Bima Langsung Debat: Itu Hoaks Kamu, Mana Buka
"Jangan juga misalnya selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap sebagai hoaks, provokasi dan fitnah," lanjutnya.
Lantas, Adi menyoroti penangkapan aktivis saat masifnya gelombang unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, sebut saja aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Dia menilai, besarnya penolakan terhadap UU Cipta Kerja merupakan indikator dari ketidakberpihakan pemerintah kepada buruh dan rakyat.
"Kalau misalnya saat ini mengkritik bahwa Omnibus Law itu dianggap tidak menguntungkan rakyat, ya betul kan memang, ukurannya apa? banyak orang yang demo bahkan sampai hari ini itu terus terjadi di kalangan buruh, kalangan mahasiswa dan seterusnya," ujar Adi.
Baca juga: Politikus PKS Beberkan Draf Naskah RUU Cipta Kerja yang Kerap Mengalami Perubahan
Atas dasar itu juga, Adi menyinggung soal indeks demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan data dari Freedom House yang dikutip Adi, 6 sampai 7 tahun terakhir indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan.
Indikatornya adalah tentang civil liberties atau kebebasan sipil dan kedua adalah political rights tentang hak-hak politik.
"Kalau hak-hak politik di kita saya kira maju, Pilkada, Pilpres ini kan secara reguler terjadi setiap 5 tahun sekali tapi ketika pikiran tentang civil liberty tentang kebebasan sipil, dalam konteks ini bermasalah," ujar Adi.
"Sehingga penangkapan Jumhur dan sejumlah kelompok aktivis seperti Syahganda dan yang sebelumnya, bagi pegiat demokrasi itu menjadi catatan penting," pungkas Adi.