News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Penanganan Covid

MUI Berangkat ke Cina Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19, Wapres Tunggu Laporannya

Penulis: Reza Deni
Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2020 melalui konferensi video, Rabu (21/10/2020).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat berhati-hati untuk urusan vaksin Covid-19.

Kehati-hatian ini berlaku untuk vaksin covid-19 yang diimpor dari berbagai negara maupun yang dibuat sendiri, terlebih soal kehalalan vaksin tersebut.

Adapun kini, Wapres tengah menunggu laporan dari MUI yang berangkat ke Cina.

"Ini masalah yang cukup rawan. Kalau kita tidak hati-hati, maka akan lebih baik kalau MUI itu betul-betul berhati-hati di dalam menyampaikan persoalan ini, verifikasi juga harus pasti betul, tingkat kehalalan seperti apa dan seterusnya, sehingga sampai sekarang Wapres juga sedang menunggu," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).

Meski demikian, Masduki belum tahu pasti kapan MUI akan melapor kepada Wapres.

Baca juga: Warga Depok Pertanyakan Halal-Haram Vaksin Covid-19

Baca juga: Meresahkan Masyarakat, Polisi Selidiki Pengunggah Video Viral Mata Jenazah Pasien Covid-19 Hilang

Foto yang diambil pada 6 Agustus 2020 dan disediakan oleh Dana Investasi Langsung Rusia ini memperlihatkan vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Epidemiologi dan Mikrobiologi Gamaleya. (HANDOUT / RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND / AFP)

"Kalau sudah selesai pasti akan dilaporkan. Kalau sudah selesai dan sudah siap proses verifikasinya akan dilaporkan," katanya.

Dia menyebut kerja MUI untuk urusan kehalalan vaksin ini tidak sederhana.

Tim fatwa yang ikut berangkat ke Cina, akan lebih dulu mengadakan sidang fatwa bersama komisi fatwa.

"Nah itu namanya tim verifikasi juga akan melaporkan ke LPPOM. Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga kita tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres, kapan pemerintah akan mengeluarkan itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan," katanya.

Dirinya juga mengatakan pemerintah tak ingin masyarakat terjebak dalam hoaks soal kehalalan vaksin ini, dengan cara mempelesetkan pernyataan-pernyataan tertentu.

"Maka kerja sama pemerintah dan MU agar masyarakat persepsinya sama sehingga dengan demikian ketika vaksinasi nasional dimulai sudah gak ada lagi keraguan atau pertanyaan soal kehalalan vaksin," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini