Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Termasuk juga pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan pihaknya memantau perkembangan zonasi dari 319 kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan pilkada.
"Jadi tidak hanya pihak Kemendagri atau Polri, tetapi juga pihak penyelenggara pemilihan serentak serta pemerintah daerah terkait selalu memantau perkembangan zonasi dari 319 kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan," kata Wiku dalam konferensi pers virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (24/11/2020).
Baca juga: Jika Vaksin Covid-19 Aman dan Halal, Nasaruddin Umar : Tidak Ada Alasan Menolak Vaksinasi
Selain itu upaya lain pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dalam Pilkada yakni merancang peraturan dalam tahapan Pilkada.
Misalnya perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 menjadi PKPU nomor 13. Menurutnya, berbagai pelaporan dalam tahapan Pilkada dijadikan dasar pemerintah dalam menerbitkan kebijakan.
"Satgas juga terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan screening," katanya.
Baca juga: Satgas Covid-19 Beri Anies Peringatan: 3 Minggu Berturut Jakarta 5 Besar Penambahan Positif Mingguan
Wiku memastikan Satgas Penanganan Covid-19 pusat dan daerah selalu berkoordinasi ketika terjadi kerumunan.
Satgas daerah juga secara aktif melakukan tes screening , baik kepada pendemo yang diamankan, serta petugas pengamanan.
"Tidak berhenti pada upaya screening, bagi demonstran yang reaktif, dilanjutkan dengan testing untuk diagnostik dan isolasi atau perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara daerah setempat," lanjut Wiku.
Baca juga: Pemerintah: Penularan Covid-19 di Bulan November Tidak Terkendali
Lalu, berdasarkan pelaporan dalam rapat koordinasi mingguan, dinas kesehatan yang daerahnya terjadi kerumunan sedang melakukan penjaringan, baik testing (pemeriksaan) maupun tracing (pelacakan) dan masih terus berlanjut.
"Kami akan selalu menginfokan update follow up dari perkembangan potensial lonjakan kasus," pungkas Wiku.