Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 426 juta dosis.
Jumlah sebanyak itu akan digunakan untuk melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk dengan masing-masin 2 dosis dan cadangan 15 persen untuk mencapai Herd Immunity 70 persen penduduk.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah juga bisa memastikan bahwa vaksin tersebut bisa tersedia segera sesuai kebutuhan.
Mengingat sampai saat ini jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia baru sekitar 18 juta dosis dengan rincian 3 juta vaksin jadi dan 15 juta seed vaccine yang akan dijadikan vaksin oleh Biofarma.
Apalagi, kata Mufida, dalam situasi pandemi yang melanda hampir seluruh negara, membuat semua negara berlomba mendapatan vaksin Covid-19.
Mufida menyebut, negara-negara dengan jumlah konfirmasi positif besar seperti Amerika Serikat, India, Meksiko, Inggris yang perekonomiannnya kuat juga ikut memperebutkan vaksin ini.
"Kita minta pemerintah memberikan informasi yang jelas jadwal kedatangan daru vaksin yang sudah dipesan untuk menjamin ketersediaan," ujar Mufida, kepada wartawan, Sabtu (13/2/2021).
Baca juga: Vaksinasi untuk Masyarakat Umum Dimulai April 2021, Warga Pemukiman Padat Prioritas Disuntik
Mufida juga meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yaitu petugas layanan publik dan lansia.
Saat ini, lanjutnya, setelah hampir satu bulan pelaksanaan vaksinasi saja baru sekitar 1,01 juta tenaga medis yang sudah divaksin dosis pertama atau 70 persen dari target, sedangkan untuk dosis kedua baru 345 ribuan atau baru 23,5 persen dari target.
Melihat realisasi ini, Mufida mengungkap pelaksanaan vaksinasi harus lebih digesah diantaranya dengan menambah fasilitas dan tenaga vaksinator sehingga jumlah yang divaksin setiap harinya bisa lebih banyak.
Apalagi target pemerintah sampai bulan April sudah terlaksana vaksinasi untuk petugas publik (target 17,4 juta) dan lansia (target 21,5 juta).
"Jika tidak dilakukan upaya percepatan, maka target ini tidak akan bisa terealisasi dan akan berdampak pada kemunduran jadwal dan target keseluruhan," kata Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini.
Lebih lanjut, Mufida mengingatkan jangan sampai terjadi kebocoran dalam pelaksanaan vaksinasi ini seperti vaksin yang diberikan kepada yang tidak berhak untuk mendapat prioritas. Prioritas saat ini adalah tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia yang memang harus dilindungi lebih dulu.
Dia juga menekankan bahwa orang di luar kelompok itu harus menunggu sesuai dengan termin waktu yang dirancang pemerintah.
Oleh karenanya terkait dengan adanya upaya vaksin mandiri atau gotong royong, Mufida meminta agar dipastikan bahwa pemerintah harus tetap fokus dan prioritas pada target vaksinasi nasional yang sudah ditentukan.
Pun demikian Mufida juga mendorong percepatan proses uji klinis Vaksin Merah Putih yang merupakan karya anak bangsa.
“Jangan sampai terganggu target vaksinasi nasional," tandasnya.