Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan produsen vaksin asal Cina yakni Sinopharm dan vaksin asal Amerika Serikat yakni Moderna untuk pasok total 25,2 juta dosis ke Indonesia.
Basyir menjelaskan berdasarkan diskusinya dengan kedua produsen vaksin tersebut, 20 juta dosis di antaranya berasal dari Sinopharm yang akan masuk Indonesia pada kuartal kedua 2021.
Sedangkan 5,2 juta dosis lainnya berasal dari Moderna yang rencananya akan dimulai pada kuartal ketiga 2021.
Baca juga: Laporan WHO Asal-usul Covid-19 Bukan dari Kebocoran Laboratorium, Hewan Diduga Jadi Sumber Covid-19
Ia mengatakan rencananya vaksin dari dua negara tersebut akan digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan swasta.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (29/3/20201).
Baca juga: Muhammadiyah: Tenaga Kesehatan yang Tangani Covid-19 Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan
"Untuk ketersediaan vaksinnya sendiri sesuai dengan Permenkes Nomor 10 tahun 2021, karena harus dibedakan dengan vaksin program pemerintah sampai saat ini kita masih melakukan negosiasi dengan dua jenis vaksin (Simopharm dan Moderna)," kata Basyir.
Basyir menjelaskan Sinopharm adalah vaksin yang menggunakan platform yang sama dengan Sinovax yaitu inactivated.
Berbeda dengan Sinopharm, Moderna, kata Basyir, menggunakan platform baru yakni mRNA.
Baca juga: Pengidap Autoimun Tak Bisa Sembarangan Divaksin Covid-19
Vaksin tersebut kata Basyir juga memiliki cold chain di minus 20 derajat untuk bisa menjaga mutu.
Sedangkan kesamaannya dengan Sinopharm, kata Basyir, Moderna disuntik dua dosis dengan interval vaksin pertama dan kedua 28 hari.
"Sekarang kita juga lagi proses diskusi dengan mereka," kata Basyir.
Vaksinisasi Gotong Royong, kata Basyir, juga merupakan bagian dari program pemerintah tapi dalam mekanisme yang berbeda.
Vaksinasi Gotong Royong, kata Basyir, ditujukan untuk korporasi yang membiayai karyawan dan keluarganya sehingga mekanismenya dipisahkan dari vaksin pemerintah.