Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI Adib Khumaidi menyoroti lonjakan kasus Covid-19 pada klaster perkantoran di DKI Jakarta dalam seminggu terakhir.
Meski demikian, pilihan untuk kembali menerapkan aturan WFH atau work from home 100 persen bukan menjadi hal yang utama.
Ia mengatakan, penting dan wajib dilakukan adalah displin penerapan protokol kesehatan 3M serta menata ruangan kantor.
Baca juga: Klaster Meningkat, Satgas Minta Operasional Perkantoran Ditutup Sementara
Baca juga: Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran di DKI Melonjak, Epidemiolog: Meski Sudah Vaksin, Tetap Harus WFH
"Tidak mudah jika WFH 100 persen karena tidak sesederhana tahun lalu, jadi harus kita gencarkan adalah aturan protokol ketat dan tata kelola ruangan di kantor," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/4/2021).
Ia mendorong, untuk pihak terkait membuat regulasi tata kelola ruang baik melalui PP, Pergub, atau Perwali.
Sehingga ada proses pengawasan yang dilakukan dan semua aktifitas bisa dilakukan tetapi dengan assesment terlebih oleh Tim pengawasan di daerah dengan melibatkan Satgas Covid-19 daerah.
Ketua Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi PB IDI dr Eka Ginanjar menambahkan, orientasi pada ekonomi berisiko pada penguatan kesehatan – bukan hanya Treatment tetapi juga Testing dan Tracing (3T).
“Perlu adanya kolaborasi secara ketat mengendalikan agent-nya (SARS-CoV-2 / COVID19), lingkungannya, juga host-nya,” tambah Eka.
Berikut rekomendasi tata perilaku yang dianjurkan oleh Tim Mitigasi IDI sesuai dengan referensi dari National Institute for Occupational Safety and Health adalah dengan hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi.
1. Vaksinasi dan 3T (untuk menghilangkan sumber bahaya secara fisik dan mengganti sumber bahaya).
2. V-D-J-S : Ventilasi-Durasi-Jarak-Sirkulasi (untuk mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya).
3.5M : Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Membatasi Mobilitas, Menghindari Kerumunan (untuk mengubah kebiasaan beraktifitas dan bekerja).
4. Penggunaan APD bagi para pekerja yang disesuaikan dengan risikonya.