Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Melonjaknya kasus covid-19 beberapa waktu terakhir menunjukkan kedaruratan, Para ahli pun menyarakan opsi lockdown total.
Seperti yang dikatakan Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban.
Ia menyarankan dalam situasi lonjakan kasus Covid-19 seperti ini, lockdown menjadi mutlak dilakukan.
Baca juga: Anies Sebut Jakarta Hadapi Puncak Baru Penambahan Kasus Covid-19, Jam Malam Berlaku di Ibukota
Baca juga: Menteri PAN-RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintah Lockdown
Menurutnya, semua kegiatan, liburan, maupun perjalanan tidak penting harus dihentikan sejenak. Apalagi mempertimbangkan sekolah tatap muka dibuka kembali.
"Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan," ujarnya seperti dikutip dari akun twitternya, Jumat (18/6/2021).
Meski tak populer di Indonesia, namun kebijakan lockdown terbukti efektif di beberapa negara.
India misalnya, dari 400 ribu kasus per hari, turun menjadi 70 ribu.
"Saya rasa, pandemi akan sulit terkendali jika jarak sosial ekstrem tidak diperaktikkan," ungkao guru besar FKUI ini.
Baca juga: India Longgarkan Pembatasan Covid-19, Kini Taj Mahal Dibuka Kembali untuk Turis
Baca juga: Komite KIPI India Konfirmasi Kematian Pertama Terkait Vaksinasi
Ia mengatakan, penerapan lockdown berjalan paling cepat dua minggu. Sambil melihat jumlah penambahan kasus atau positivity rate.
Seperti di Jakarta yang berada di angka 17-18 persen. Tunggu sampai 10 persen. Itu cukup. Setelah itu baru kembali lagi ke PPKM Mikro.
Ia menilai, lockdown menjadi cara untuk membatasi pergerakan masyarakat saat situasi pandemi Covid-19 darurat.
"Saat ini rumah sakit penuh, kasus melonjak, beberapa tenaga kesehatan dan medis telah terinfeksi--yang bisa menyebabkan kualitas layanan menurun," terangnya.
PPKM Belum Maksimal
Sejauh ini, Zubairi menilai kebijaka PPKM Mikro belum memberikan hasil maksimal.
Kebijakan lockdown akan mengesankan bahwa situasi saat ini benar-benar darurat sehingga masyarakat juga sadar akan hal itu.
"Tidak usah lama-lama dan memang butuh kesabaran serta kesadaran dari semua pihak. Apakah lockdown sebuah jaminan?
Asal dilakukan dengan benar ya akan efektif. Namun saya juga tidak bisa memaksakan. Itu terserah yang punya kewenangan. Sebagai dokter, tentu saja saya ingin memprioritaskan keselamatan dan kesehatan," harap Prof.Zubairi.
Perhimpunan organisasi profesi dokter memandang kebijakan PPKM Mikro yang ada kini tidak efektif lagi menekan laju penyebaran Covid-19.
Ketua Umum Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, mengatakan pemerintah pusat harus memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa.
Pemerintah atau pihak yang berwenang diharapkan memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal.
"Apakah karantina wilayah atau apapun namanya untuk mengurangi mobilisasi masyarakat. Sehingga kita bisa menekan masalah di hulu," kata Sally dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6/2021).
Ia melanjutkan, tenaga medis dan kesehatan berjuang pada hilir sehingga jika tidak dicegah, maka pasien akan terus datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada.
"Kami ini ada di hilir, kami dokter di hilir. Kalau hilir ditambah terus tapi hulunya enggak dikendalikan, ya akan sulit ," ungkapnya.
Lockdown Total, Maksimalkan Tes dan Telusuri Covid-19
Hal serupa diungkapkan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama.
Ia mengatakan, pembatasan sosial sesuatu yang mutlak diperlukan saat ini.
Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total.
Baca juga: BREAKING NEWS Update Corona Indonesia 18 Juni 2021: Tambah 12.990 Kasus, Total 1.963.266 Positif
Baca juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Kompak Tangani Lonjakan Covid-19
"Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," kata dia melalui pesan tertulis yang diterima, Jumat (18/6/2021).
Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan Covid-19 yang maksimal, efektif serta efisien.
Seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa puncak kasus Covid-19 di Tanah Air diprediksikan terjadi pada akhir Juni ini.
"Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik. Karena itu, kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan. Apalagi, kemarin ada tambahan 12.624 kasus baru COVID-19," ujarnya.
Kemudian langkah kedua setelah melakukan pembatasan sosial adalah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur ata test and tracing.
"Kedua hal ini angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua Kabupaten/Kota secara merata dengan komitmen yang jelas guru besar FKUI ini.
Ketiga, melihat kasus sudah tinggi maka perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun juga sama pentingnya di pelayanan kesehatan primer.
"Bukan hanya ruang isolasi dan ICU, alat dan obat, sarana dan prasarana lain yang disiapkan, tetapi yang paling penting adalah SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman. Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan," ungkap Prof.Tjandra.
Kemudian, perlu kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update.
Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak.
Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap atau evidence-based decision making process.
Langkah kelima, pemberian vaksinasi ke publik secara maksimal.
Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat.
Tetapi jelas vaksinasi berperan penting dalam pengendalian pandemi.
Harus diingat dalam menentukan berapa jumlah orang yang harus divaksin agar tercapai kekebalan komunal (‘Herds Immunity’) maka tergantung dari angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin.
Jika angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun misalnya karena varian baru, maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh kekebalan komunal (‘Herds Immunity’)
"Jadi dalam situasi sekarang maka angka sasaran vaksinasi mungkin perlu dihitung ulang," ujarnya.
Optimalkan Vaksinasi, Ingat Selalu Protokol Kesehatan Wajib
Organisasi profesi dokter yangterdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) juga berharap, pemerintah melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar.
"Meminta semua pihak lebih waspada terhadap varian baru COVID-19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, mungkin lebih meningkatkan kematian dan mungkin menghilangkan efek vaksin. Lakukan Tracing dan Testing dengan lebih massif," ungkap Sally.
Masyarakat selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.
"Mari kita bersama-sama berusaha keras dan sangat maksimal dalam waktu yang singkat untuk kemudian bersama-sama terbebas dari penderitaan ini untuk waktu yang panjang," harap Sally.
(Tribunnews.com/Rina Ayu/Anita K Wardhani)