Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah diminta memberlakukan vaksinasi massal untuk masyarakat umum berbekal KTP di mana pun mereka berada.
Cara ini dinilai ampuh meredakan pandemi dan mempercepat perbaikan ekonomi nasional.
“Percepatan dan permudah vaksinasi untuk rakyat harus segera dilakukan, tidak bisa ditawar lagi," kata Bendahara Umum DPP PROJO Panel Barus dalam siaran pers PROJO pada Selasa (29/06/2021).
Barus menjelaskan vaksinasi Covid-19 untuk rakyat akan lebih mudah bagi masyarakat dan menghapuskan vaksinasi sektoral dan lokal. Karena masyarakat pemegang KTP bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 di manapun di seluruh Indonesia.
PROJO meminta pemerintah segera menambah pasokan vaksin dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat untuk terlibat dalam vaksinasi.
Cara ini bisa mengurangi kerumunan orang, sekaligus mempercepat program vaksinasi untuk rakyat.
Dia mengatakan PROJO siap membantu pemerintah dalam memperluas dan mempermudah vaksinasi Covid-19 untuk rakyat.
“Penanganan pandemi tidak bisa lamban dan birokratis untuk menghindari kolapsnya sistem kesehatan yang dapat berimplikasi pada kondisi sosial,” jelas Barus.
Perekonomian rakyat yang stagnan, bahkan memburuk, diperparah dengan pembatasan aktivitas masyarakat.
Pemulihan ekonomi dampak pandemi akan tertahan bila peningkatan kasus baru Covid-19 terus bertambah.
Baca juga: BREAKING NEWS, Musisi Aria Baron Dikabarkan Meninggal Dunia, Sempat Terpapar Covid-19
Barus mengatakan PROJO mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo mempercepat vaksinasi anak usia 12-17 tahun, selain uji klinis obat Covid-19, Ivermictin, yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut PROJO, yang tidak kalah penting adalah izin pemerintah untuk penjualan alat tes Covid-19 dengan harga murah di masyarakat.
Penggunaan alat tes yang dijual bebas akan mempercepat deteksi pengidap Covid-19 dan mengurangi kerumunan di lokasi-lokasi tes.
"Target 1 juta vaksin per hari yang dicanangkan Presiden Jokowi harus bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan," ujar Bendum DPP PROJO ini. (*)