Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan.
Merespons hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Luhut sebagai pemegang komando.
Karena faktanya, penanganan pandemi di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
"Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu Nothing Special. Pak Joko Widodo (Jokowi) pimpin langsung pun segitu-gitu aja faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan seringkali blunder," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho saat kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Menurut Irwan, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu nomatif saja, pada akhirnya kebijakan itu diserahkan ke pemerintah daerah (pemda), karena implementasinya menggunakan APBD.
"Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah, pertanyaannya pemerintah daerah apa memang masih ada uang?," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Selain itu, Irwan melihat pemerintah tidak fokus dan konsisten, presentase distribusi vaksin masih sangat rendah, begitu juga terkait tracing dan testing yang dilakukan.
Sementara, itu semua diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif itu kesah maha, ngabisi baterai aja. Lebih baik lockdown sekalian. Nggak boleh ragu-ragu," ujarnya.
"Dengan situasi seperti ini lebih baik tegas lockdown kemudian intensifkan realisasi pemberian vaksin dan juga massifkan tracing dan testing. Itu baru konkret turunkan tren Covid yang terus naik," pungkas Anggota Komisi V DPR RI itu.