News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

PPKM Darurat, Syarat Melakukan Perjalanan Jarak Jauh Harus Menunjukan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Penulis: Hari Darmawan
Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Joni Martinus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan diterapkan pada 3-20 Juli 2021.

Dalam dokumen PPKM Darurat ini, pemerintah mengatur adanya kewajiban masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menunjukan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan.

Selain itu dalam dokumen yang bertajuk Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali menyebut syarat kartu vaksinasi covid-19 wajib bagi penumpang di seluruh moda transportasi.

"Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi Jarak jauh seperti pesawat, bis dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama," mengutip dari dokumen Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat, Kamis (1/72021).

Baca juga: 3,04 Miliar Lebih Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diberikan di Seluruh Dunia

Kemudian untuk penumpang moda transportasi lainnya cukup menunjukkan hasil tes antigen sebagai bukti negatif covid-19.

Tes antigen dilakukan 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara itu syarat melakukan perjalanan jarak dekat, pemerintah akan membatasi kapasitas penumpang.

Transportasi umum boleh beroperasi dengan kapasitas penumpang hanya 70 persen.

Terkait hal tersebut VP VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus mengatakan, untuk sektor transportasi KA masih menunggu detail ketentuan operasional di tengah PPKM Darurat ini.

Baca juga: Luhut: Penyebar Hoaks PPKM Darurat akan Ditindak

"Kami masih menunggu aturan detail terkait perjalanan KA jarak jauh dari Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan, akan seperti apa nanti implementasinya," kata Joni saat dihubungi Tribunnews, Kamis (1/7/2021).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini