Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta Anies Baswedan menggelar pertemuan darurat bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan BUMD secara virtual, Jumat (2/7/2021) malam.
Dalam rapat tersebut, Anies Baswedan mengatakan Jakarta sekarang ini sedang mengalami badai Covid-19.
"Ini adalah pertemuan darurat. Ini adalah pertemuan persiapan untuk menghadapi badai yang akan kita hadapi selama 2-4 minggu ke depan dan mungkin lebih panjang lagi," kata Anies.
Mantan Mendikbud tersebut mengatakan setiap pandemi selalu melewati beberapa fase gelombang seperti yang terjadi sekarang ini.
Ia mencontohkan flu Spanyol dulu terjadi dalam tiga gelombang.
"Dan gelombang kedua adalah yang tertinggi. Selalu begitu," katanya.
Baca juga: Anies: Pesan kepada Seluruh Masyarakat bahwa Jakarta Sedang dalam Keadaan Genting, Situasi Darurat
Kondisi Pandemi sekarang ini, kata Anies sedang mendaki menuju pucak gelombang kedua yang angkanya jauh lebih tinggi daripada gelombang pertama.
Tingginya puncak gelombang tersebut tergantung pada penanganan yang dilakukan.
"Maka, kemenangan kita nanti akan ditentukan dengan seberapa disiplin dan seberapa keras kita berjuang selama 2-4 minggu ke depan saat kita sedang menghadapi gelombang kedua saat ini. Lebih baik saya beritakan apa adanya apa yang akan kita hadapi ke depan. Mari bersiap," katanya.
Akses Masuk dan Keluar Jakarta Ditutup Mulai Pukul 00.00 WIB
Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat guna menekan penyebaran Covid-19 khusunya di Pulau Jawa dan Bali.
Penerapan kebijakan tersebut berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Menyikapi hal tersebut, Polda Metro Jaya mengambil sikap dengan melakukan operasi Kontijensi Aman Nusa II yang dibantu oleh TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Dinas Perhubungan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, sebagai langkah awal yang dilakukan dalam operasi ini pihaknya menegaskan akan menutup seluruh akses keluar masuk DKI Jakarta mulai dini hari nanti.
"Selain pembentukan Satgas juga akan dilakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas pada 35 titik serta pembatasan dan penyekatan mobilitas pada 25 titik di wilayah hukum Polda. Mulai malam ini pukul 00.00 WIB seluruh wilayah pintu keluar-masuk Jakarta akan kami tutup," tutur Fadil saat Apel Operasi Kontijensi Aman Nusa II di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021).
Baca juga: Sekjen PMI: Stop Ngomong Politik, Saatnya Selamatkan Jiwa Manusia Karena Covid-19
Di titik pembatasan akses keluar-masuk Jakarta tersebut, kata Fadil, nantinya pihak keamanan akan menanyakan maksud dan tujuan setiap masyarakat yang melintas.
Jika keperluan tersebut dirasa tidak penting atau masuk dalam kategori esensial dan kritikal maka akan diminta untuk kembali ke wilayah asal.
"Akan ada pemeriksaan ketat tidak boleh ada satupun yang melakukan aktivitas di luar dari pada kegiatan yang esensial dan kritikal," tuturnya.
Hal tersebut perlu dilakukan, kata Fadil, mengingat jumlah peningkatan angka pasien positif Covid-19 di Jakarta terus meningkat.
Bahkan kalau tidak dilakukan penerapan secara tegas seperti ini maka kondisi kesehatan di Jakarta akan semakin mengkhawatirkan.
"Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai di atas 90 persen ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan kita semua, daya tampung rumah sakit memiliki keterbatasan, apabila ini terus dibiarkan maka kita akan tiba pada sesuatu keadaan yang bisa mengakibatkan terbatasnya bahkan berkurangnya kemampuan tenaga medis dan fasilitas kesehatan kita," ucapnya.
Adapun pembatasan keluar-masuk wilayah Jakarta itu dijelaskan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang akan dilakukan 63 titik.
Sebagian besar titik tersebut merupakan akses keluar-masuk Jakarta yang berada di ruas jalan Tol.
"Untuk melaksanakan ini maka ada 63 titik yang akan kita jaga, terdiri dari 28 titik di batas kota dan jalan tol, kemudian 21 titik di perbatasan mobilitas di lokasi rawan pelanggaran yang memang selamanya sudah berjalan serta 14 titik pengendalian mobilitas," tutur Sambodo.
"Kemudian patroli penegakan hukum dan penegakan hukum terhadap batas kapasitas angkutan umum dan jam operasional," tukasnya.