Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menilai pemerintah inkonsisten dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan, pemerintah tak belajar dari pengalaman saat gelombang pertama Covid-19 melanda tahun lalu.
Dia menyebut masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) PPKM Darurat mengindikasikan tak ada keselarasan dengan arah kebijakan penanganan Covid-19.
Sebab, risiko penularan Covid-19 dari luar Indonesia tetap tinggi meski para TKA telah menjalani vaksinasi.
Baca juga: 15 Daerah Diberlakukan PPKM Darurat Seperti Jawa - Bali, Ini Parameternya
Hal itu disampaikannya dalam PKS Legislative Corner bertajuk 'PPKM: WNI Dicegat, WNA Bisa Lewat. What?', secara virtual, Jumat (9/7/2021).
"Sekarang juga pada saat hari pertama kita memberlakukan PPKM ternyata 20 orang TKA dari China masuk ke Indonesia. Ini menjadi catatan kita pemerintah sering salah langkah dalam mengambil kebijakan untuk antisipasi pandemi ini," katanya.
Suryadi juga menyoroti aturan karantina 8 hari bagi warga asing yang akan masuk wilayah Indonesia.
Baca juga: TKA Masuk Saat PPKM Darurat Bisa Munculkan Distrust terhadap Pemerintah
Menurutnya aturan tersebut tak sesuai dengan anjuran lembaga kesehatan dunia atau WHO yang meminta karantina selama 14 hari.
"Kita sangat sayangkan karena pertimbangan utama kita seharusnya adalah murni pertimbangan kesehatan. Apa yang menjadi rekomendasi para pakar atau lembaga kesehatan dunia seperti WHO ini harus dijalankan, dianjurkan 14 hari jangan didiskon," ujarnya.
Di sisi lain, Suryadi menyoroti leading sector dalam penerapan PPKM Darurat.
Menurutnya, tidak tepat apabila PPKM Darurat dipimpin oleh menteri yang tak membawahi bidang kesehatan.
Baca juga: TKA Masuk Saat PPKM Darurat Bisa Munculkan Distrust terhadap Pemerintah
Atas dasar itu, Suryadi menilai pemerintah perlu mengevaluasi penananganan Covid-19, terutama penerapan PPKM Darurat.
"Karenanya pemerintah seharusnya tidak perlu ragu untuk memulai evaluasi keseluruhan, mulai dari struktur yang akan menangani covid ini sampai kepada koordinasi di level yang lebih rendah. Belum lagi bicara implementasi di lapangan ini makin kacau," pungkasnya.