News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

TKA Masuk Saat PPKM Darurat Bisa Munculkan Distrust terhadap Pemerintah

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama (kanan) dalam PKS Legislative Corner bertajuk 'PPKM: WNI Dicegat, WNA Bisa Lewat. What?', secara virtual, Jumat (9/7/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah inkonsisten dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Satu diantaranya yaitu pemerintah mengizinkan masuknya 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China melalui Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan.

Menurutnya hal tersebut bisa memunculkan ketidakpercayaan alias distrust terhadap pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam PKS Legislative Corner bertajuk 'PPKM: WNI Dicegat, WNA Bisa Lewat. What?', secara virtual, Jumat (9/7/2021).

"Tentu saja karena ini bukan sekali pemerintah inkonsistensi termasuk juga diskriminatif terhadap warganya sendiri. Akibatnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Suryadi.

Menurut Suryadi, ketegasan pemerintah juga diperlukan dalam penanganan Covid-19.

Jika tidak, publik akan bertanya-tanya keseriusan pemerintah dalam melindungi rakyatnya.

"Apa betul memang pemerintah ini ingin mencegah covid? mislanya begitu ada larangan mudik tapi justru dari WNA dari India datang. Begitu ada PPKM diberlakukan hari pertama saja 20 orang TKA China datang," ujarnya.

Baca juga: 24.594 Warga Asing Masuk Indonesia Lewat Bandara Soetta Sebulan Terakhir, Didominasi Warga China

Suryadi mengatakan jika pemerintah sudah tidak lagi dipercaya publik, maka setiap kebijakan yang diambil tidak akan efektif.

Pemerintah diminta untuk bekerja demi rakyatnya, bukan bekerja untuk rakyat negara lain.

"Seharusnya pemerintah ini hidup mati bersama rakyat. Apa yang dilakukan yakinkan rakyat Indonesia ini bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat negara lain khususnya di sektor tenaga kerja," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini