Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar.
Sebelumnya, vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma dijadwalkan dimulai pada hari Senin (12/7/2021) ini.
Menurut Saleh, penundaan tersebut menunjukkan pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat.
Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik.
"Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," kata Saleh kepada wartawan, Senin (12/7/2021).
Ketua Fraksi PAN DPR RI itu justru mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini.
Baca juga: Vaksin Berbayar Demi Cepat Mencapai Herd Immunity, Epidemiolog Nilai Tidak Tepat
Menurutnya, tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.
"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," ujarnya.
Namun, Ketua DPP PAN itu tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja.
Vaksin gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.
"Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," ujarnya.
Meskipun demikian, Saleh juga mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk.
Hal itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis.
"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," pungkasnya.