Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku Pemprov tengah mempelajari penyediaan fasilitas kremasi. Sebab Pemprov DKI dalam hal ini pemerintah daerah hingga sekarang belum punya fasilitas kremasi sendiri.
"Ini sedang dipelajari," kata Riza kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI kata dia sedang mempelajari perihal alur pendaftaran, hingga penentuan harga. Sebab pihaknya ingin dapat mengendalikan pelaksanaannya. Salah satu hal yang dikendalikan adalah soal harga yang diharapkan terjangkau.
"Pemprov tidak punya tempat kremasi, sedang dipelajari supaya kita bisa mengendalikan dengan baik, memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat ke depannya," ucap dia.
Diketahui Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebut menerima laporan lonjakan tarif kremasi yang diduga bagian dari kartel kremasi jenazah Covid-19 bertarif, Rp 45-65 juta per jenazah.
Baca juga: Cegah Praktik Percaloan, Distamhut DKI Imbau Yayasan Kremasi Swasta Tentukan Jadwal dan Tarif
Laporan yang diterima Ima menceritakan pengalaman warga Jakarta Barat bernama Martin.
Dalam tulisannya, Martin bercerita mendapat beberapa tawaran jasa kremasi dengan harga di atas normal dari oknum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
"Cuma pemakaman sama kremasi saja sampai berapa ratus juta, mungkin karena permintaan banyak," tutur Ima.