Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta pemerintah daerah (pemda) membentuk tim pelacakan atau tim tracing Covid-19 untuk menelusuri orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien Covid-19.
Tim tracing ini rencananya diambil dari tamatan SMA dan anggarannya berasal dari APBD masing-masing Pemda.
Menurut Guspardi, tim tracing yang dibentuk oleh Pemda akan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi dan mengetahui secara cepat apakah mereka yang melakukan kontak dengan pasien Covid-19 terpapar atau tidak.
Selain itu juga mempercepat penemuan pasien atau orang tanpa gejala (OTG) yang tak menyadari bahwa mereka terinfeksi Covid-19.
Baca juga: Update Corona Global 30 Juli 2021: Jumlah Kasus Covid di Seluruh Dunia 197.299.001
"Tenaga tracing yang rencananya diambil dari masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA tentu akan membuka lapangan pekerjaan baru. Dan sebelum di terjunkan ke masyarakat tentu harus dilakukan pelatihan singkat mengenai sistem dan metode pelacakan ini," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).
Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, tracing sangat penting untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca juga: Gedung Kemenkumham di Tangerang Jadi Lokasi Isolasi Mandiri Pasien Covid-19
Persebaran jumlah tracing harus diperluas sehingga sampling dan datanya bisa semakin akurat.
"Dengan begitu penanganan juga lebih cepat dan maksimal. Tracing yang massif akan berimplikasi pada orang yang terpapar. Kalau datanya jelas, pada akhirnya orang yang terpapar bisa ditangani dengan cepat," ucap Guspardi.
Baca juga: MJS Dianggap Tidak Layak Jadi JC dalam Kasus Bansos Covid-19
Untuk itu, diharapkan Pemda di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi agar dapat segera merealisasikan pembentukan Tim Tracing di masing-masing daerahnya.
Karena tidak jarang pemerintah daerah mengabaikan instruksi ataupun himbauan pemerintah pusat meskipun perihal penting bagi rakyat.
Hal serupa dapat terjadi dalam implementasi Tim Tracing Covid-19.
"Mendagri sebagai pembina kepala daerah juga harus melakukan pengawasan pelaksanaan dilapangan. Bagi daerah-daerah yang tidak menjalankannya perlu diberi sanksi tegas dan yang merealisasikan harus diberi apresiasi berupa insentif, dan penghargaan," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.