Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan wacana vaksin berbayar bukanlah usulan dari pemerintah.
Ia menyebutkan usulan itu justru muncul dari perusahaan-perusahaan yang menolak antre vaksinasi gratis yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, direncanakan vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma.
"Sebenarnya pemerintah mau memberikan vaksin berbayar cuma perusahaan-perusahaan itu kan ingin perusahaannya jalan dan daripada antre vaksin itu masih lama dan kami mau bayar dan beli sendiri," kata Mahfud dalam diskusi daring, Sabtu (31/7/2021).
Namun pemerintah dikagetkan dengan penolakan masyarakat.
Baca juga: Percepatan Vaksinasi dan Pemenuhan Sembako untuk Rakyat Wujud Negara Hadir
Atas dasar itu, presiden Jokowi menarik kembali wacana vaksinasi berbayar.
"Tapi (rakyat) tidak setuju.
Kan ada rakyat yang nggak kebagian dan ada orang yang mampu bayar dan ada yang tidak.
Jadi vaksin berbayar itu tidak ada karena rakyat lebih banyak yang tidak setuju padahal itu belum jadi keputusan pemerintah," ungkapnya.
Di sisi lain, Mahfud mengaku tergelitik dengan adanya masyarakat yang juga mencari jalan cepat untuk mendapatkan akses vaksinasi.
"Ada yang ngomong saya dengan Whatsapp, kalau misalkan vaksin berbayar tidak ada, saya bisa nggak punya jalur divaksin karena anak saya mau sekolah juga dan khawatir kalau tidak divaksin.
Saya ketawa jengkel juga," tiru Mahfud perkataan koleganya itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk membatalkan program vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung seperti yang dikutip Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (16/7/2021).
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.
Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," katanya.
Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujarnya.