Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan kepala daerah tak memedulikan kondisi tenaga kesehatan (nakes) saat ini.
Terbukti, kata Harif, insentif nakes hingga saat ini masih banyak yang belum terbayarkan hingga belum dianggarkan. Padahal isu kesehatan menjadi janji manis banyak kepala daerah saat kontestasi politik beberapa waktu lalu.
"Pada saat pilkada, pileg hingga pilpres, isu kesehatan menjadi cantik dan manis untuk ditawarkan. Tapi kondisi hari ini faktanya kepala daerah banyak yang tidak peduli kepada nakes," ujar Harif, dalam konferensi pers 'Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19', secara daring, Jumat (6/8/2021).
Baca juga: Amnesty International Indonesia: 21.424 Nakes Pernah Alami Penundaan hingga Pemotongan Insentif
"Dibuktikan dengan terlambatnya insentif dan ada yang tidak menganggarkan insentif nakes, padahal jelas-jelas kita tengah menghadapi pandemi dimana nakes adalah garis depan dalam pelayanan," imbuhnya.
Menurutnya, komitmen dan kepedulian kepala daerah memiliki kontribusi besar terkait kesejahteraan insentif nakes di Tanah Air selama pandemi Covid-19.
Dia lantas menyoroti teguran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada 368 kepala daerah terkait anggaran 2021, yang berpengaruh terhadap insentif nakes.
Baca juga: Satgas Lawan COVID-19 DPR Terima Donasi 1 Juta Masker, Priotaskan Untuk Nakes dan yang Membutuhkan
"Saya kira komitmen dari kepala daerah ini sangat kurang. Terbukti ada 368 kepala daerah yang mendapatkan teguran dari Mendagri yang masalahnya mulai dari tidak menganggarkan untuk tahun 2021 sampai dengan belum merealisasikan. Ini menurut saya asal muasalnya komitmen," kata Harif.
Selain itu, di tingkat nasional beberapa fasilitas pelayanan kesehatan ada yang terlambat memasukan data dalam aplikasi yang disediakan Kemenkes.
Hal ini disebut Harif menjadikan insentif nakes tertunda. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail daerah-daerah yang belum mendapatkan insentif tersebut.
"Karena pada date, ada cut off-nya sehingga melewati tanggal akhirnya nakes tidak dapat insentif," tandasnya.
Baca juga: Menteri Kesehatan Minta Vaksin Booster Jangan Dialihkan ke Non-Nakes
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada 19 kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran Covid-19, mulai belanja peralatan penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan.
Teguran keras itu sudah disampaikan oleh Mendagri kepada 19 kepala daerah tersebut melaui surat.
"Bapak Presiden sudah sampaikan agar realokasi yang menurut Menteri Keuangan 8 persen itu, dana bantuan opersional kesehatan tambahan, yang bisa digunakan dalam rangka penanggulangan Covid-19 realisasinya rendah. Termasuk insentif dana kesehatan yang menjadi prioritas Presiden," kata Tito dalam konferensi pers virtual di YouTube yang dilansir Kompas TV, Sabtu (17/7/2021).