Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, banyak angka kematian ditumpuk atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
Kemudian, terjadilah bias atau distorsi pada analisis dengan angka kematian tinggi, sehingga sulit menilai perkembangan satu daerah secara akurat.
"Nah ini kita terus mengambil langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. Kita sedang menurunkan tim khusus untuk ini, nanti kita akan masukan lagi data kematian ini biar rapi," ujarnya melalui video conference, Kamis (12/8/2021).
Menurut dia, sebelum keluarkan indikator kematian, jumlah wilayah mengalami kenaikan ke level 3 yakni bertambah 26 kabupaten dan kota.
Baca juga: Kisah Lansia di Depok Menangis karena Gagal Vaksinasi Covid-19: Sedih, Kepengin Divaksin
"Kenapa kemarin ramai-ramai sebetulnya saya perlu jelaskan bukan dihapus. Sementara, kita tidak gunakan," katanya.
Jodi menambahkan, pihaknya menemukan adanya input data berupa akumulasi kematian selama beberapa waktu ke belakang.
"Menimbulkan distorsi dalam penilaian. Sementara, kita gunakan sementara ini 5 asesmen yakni bed occupancy ratio (BOR), kasus terkonfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing testing, dan kondisi sosiologi ekonomi masyarakat," pungkasnya.