Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK), Dedi Supratman mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap penularan Covid-19.
Dirinya meminta pemerintah tidak mengendurkan penanganan pandemi meski angka kasus Covid-19 mengalami penurunan.
Menurutnya, pengenduran kebijakan penanganan Covid-19 akan membuat masyarakat menganggap pandemi telah usai.
"Kita ingin mengingatkan pemerintah, PR belum selesai. Organisasi profesi melihat situasi saat ini memang sudah menurun, tetapi kami khawatir, jangan sampai masyarakat memaknainya seolah sudah beres atau sudah terkendali," kata Dedi dalam webinar MNC Trijaya, Sabtu (21/8/2021).
Dedi mengkritik rencana pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari kantor atau work from office (WFO) sebesar 100 persen.
Pemerintah, menurut Dedi, sebaiknya melakukan pengenduran secara bertahap agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.
Baca juga: Kemenkes: 10 Persen dari Total Kasus Penularan Covid-19 Dialami Anak-anak dan Remaja
"Kemarin ada informasi mau WFO 100 persen. Wah itu gila. Tentu semua bertahap dan kita harus hati-hati agar kenaikan kasus yang beberapa bulan kemarin cukup tinggi itu bisa diantisipasi, jangan sampai terulang lagi," ucap Dedi.
Dirinya mengungkapkan meskipun kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Namun persentase angka kematian masih tinggi mencapai 6 persen.
Padahal, angka kematian di dunia berada di kisaran 2 persen.
"Itu artinya ada beberapa kekhawatiran yang harus diantisipasi," pungkas Dedi.
Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan pada industri yang tergolong sektor esensial, terutama yang berorientasi ekspor dan domestik serta padat karya. Langkah ini untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, apabila uji coba ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi kasus positif Covid-19, pihaknya akan mengizinkan semua sektor industri di Jawa-Bali beroperasi kembali.
"Kami sedang melakukan uji coba pemberlakukan aktivitas industri yang tergolong dalam sektor esensial dengan kapasitas penuh atau seratus persen. Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sektor industri yang esensial hanya boleh beroperasi 50 persen dalam satu shift," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (19/8/2021).