Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah kembali memasukkan angka kematian sebagai salah satu indikator penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebelumnya angka kematian dikeluarkan dari salah satu indikator penentuan level PPKM, lantaran datanya berantakan.
Baca juga: Luhut: Malang Raya, Solo Raya, dan Bali Masih PPKM Level 4
"Dalam evaluasi level 4 PPKM di atas pemerintah kembali masukkan data indikator kematian sebagai penilaian assesment level sesuai acuan yang ditetapkan WHO," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga merupakan penanggungjawab pelaksanaan PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (23/8/2021).
Pemerintah telah merapihkan sebagian besar data kematian yang sempat kacau pendataannya yang menyebabkan penentuan level PPKM kurang tepat.
Baca juga: Luhut Minta Suporter Tidak ke Stadion dalam Gelaran Liga 1 Pekan Ini
Masih ada sejumlah daerah yang masih dibereskan pendataan angka kematiannya.
"Jadi kalau waktu dua minggu yang lalu kami mengambil itu (mengeluarkan dari indikator), karena kami mencoba bereskan datanya dan saya kira sekarang kerja keras dari Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi, data itu sudah makin baik," katanya.
Sekarang ini kata Luhut, kasus kematian sudah banyak yang langsung terlaporkan sehingga dapat digunakan untuk menentukan level PPKM.
Baca juga: BREAKING NEWS: PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 6 September 2021
Sebelumnya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pemerintah kata Wiku mengeluarkan angka kematian sebagai indikator untuk perbaikan sistem pencatatan. Sehingga penentuan level PPKM nantinya lebih akurat dan valid.
"Hal ini demi kebijakan yang tepat melalui data yang valid," kata Wiku kepada Tribunnews. Com, Kamis, (12/8/2021).
Menurutnya, pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam asesmen level PPKM untuk sementara waktu saja. Setelah data berhasil diperbaiki, maka angka kematian tersebut akan kembali dimasukan sebagai salah satu indikator.
"Perhitungan tersebut hanya tidak digunakan sementara saja paralel dengan upaya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan nasional," katanya.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. Ia mengatakan bahwa angka kematian bukan dihilangkan melainkan hanya tidak digunakan sementara waktu dalam menentukan level PPKM.