Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, LUMAJANG -- Para pejabat di Lumajang, Jawa Timur, dinilai tak becus menyalurkan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Hal ini terkait dengan penyaluran bansos yang belum juga kelar.
BahkanMenteri Sosial Tri Rismaharini sendiri yang menemukan ada sebanyak 9.000 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalurkan kepada para penerima manfaat atau warga calon penerima bansos, Minggu (29/8/2021)..
Kasus ini terjadi tidak lama berselang setelah Risma meminta Polri ikut mengusut pemotongan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos program keluarga harapan (PKH).
Risma yang sebelumnya sudah geram, kali ini makin ngamuk.
Ia juga melontarkan kemarahannya kepada pimpinan bank plat merah selaku penyalur Bansos.
Baca juga: Login cekbansos.kemensos.go.id, Cek Penerima Bantuan Perlindungan Sosial secara Online, Siapkan KTP
Sebab KKS adalah kartu debit yang dapat digunakan penerima program PKH untuk mengakses bantuan dari Kemensos.
Risma pun segera meminta KKS segera didistribusikan kepada para PKM.
Ia meminta paling lambat Senin (29/8/2021), urusan KKS beres.
Sebab jika KKS berulang-ulang tidak digunakan, maka transaksi bisa otomatis terblokir.
"Saya mau Senin (30/8/2021) clear. Karena apa, itu per Agustus akan terblokir kalau (PKM) tidak terima lagi," tegasnya.
Baca juga: CEK Daftar Penerima BST, PKH, dan Bantuan Beras Melalui cekbansos.kemensos.go.id
Sementara Sukarno Hadi selaku Pimpinan bank BUMN penyalur bansos langsung pucat usai mendapat luapan amarah Mensos Risma.
Sukarno mengaku akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.
"Berdasarkan yang disampaikan Bu Risma, kami akan follow up," pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan pemotongan bansos di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, sudah mencuat, bahkan penyidik Mabes Polri akan dilibatkan dalam penyelidikan dalam penyelewengan program keluarga harapan (PKH) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) di Lumajang itu.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq pun mengaku, bahwa hasil pengamatannya banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian bansos.
Untuk itu, Thoriqul meminta agar jajaran pemda diberi kesempatan untuk ikut mengawasi implementasi regulasi pencairan bansos di lapangan.
"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma agar mulai sekarang para camat, kepala desa, teman-teman PKH mendata dan penerima PKM harus dipampangkan di balai desa.
Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," ujar Thoriqul. (Tony Hermawan)
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Risma Makin Ngamuk, Ada Ribuan KKS di Lumajang Belum Diserahkan ke Warga Calon Penerima Bansos