Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyebutkan sektor pariwisata mengalami kerugian lebih dari Rp 10 triliun selama pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, kerugian tecermin melalui kontraksi cukup besar dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada kuartal II dan III 2020.
Baca juga: 300 Ribu Wisatawan Asing Antre Ingin ke Bali, Syaratnya Wajib Karantina, Tangung Biaya Rp 25 Juta
Baca juga: Daftar Wilayah PPKM Level 1, 2, 3 dan 4 di Luar Jawa-Bali, Berlaku hingga 18 Oktober 2021
"Namun, Kadin Indonesia melihat pemerintah sudah berupaya keras menyelamatkan sektor parekraf," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (6/10/2021).
Menurut Arsjad, ada beberapa fase sudah dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan sektor penyumbang devisa besar ini hingga merumuskan untuk membuka sepenuhnya bidang parekraf.
Dia juga mengingatkan, pemulihan sektor pariwisata di tanah air membutuhkan kerja sama, inovasi, dan koordinasi dengan semua pihak terkait.
"Memang membuka sepenuhnya sektor parekraf tidak gampang. Sektor ini membutuhkan banyak orang, punya efek domino yang besar juga harus cermat, bukan berarti tidak mungkin, tapi harus dipikirkan dan siapkan betul," katanya.
Arsjad menjelaskan, selama setahun belakangan, pemerintah telah menerapkan kebijakan berupa program stimulus untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.
Dukungan tersebut di antaranya yakni dana hibah, subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata.
Di sisi lain, pandemi dinilainya memaksa pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan dan berinovasi.
Ia mengatakan, vaksinasi menjadi satu harapan untuk membangkitkan sektor parekraf di 2021 dan pemerintah sudah melakukan fase tanggap dengan memfokuskan pada kesehatan di sektor parekraf.
"Fase ini pemerintah menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Selanjutnya, adalah fase pemulihan, yakni pemerintah membuka perlahan tempat wisata," kata Arsjad.
Persiapan itu sangat matang, katanya, di antaranya soal penerapan protokol sertifikasi Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).
Terakhir, dari pengamatan Kadin Indonesia, pemerintah menjalankan fase penormalan yakni persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE.
"Satu di antara program telah dilaksanakan adalah Virtual Travel Fair sejak bulan Agustus hingga September 2020," ujar Arsjad.
Waspadai Varian Baru
Pada bagian lain, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pembukaan pariwisata Bali khususnya untuk turis asing atau mancanegara perlu mendapat perhatian khusus.
Ditegaskannya, semua pendatang wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, dan tes Covid-19 sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebelum diizinkan masuk ke Indonesia.
"Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka para wisatawan akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Satuan tugas yang berada di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum bandara kembali dibuka," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual, Selasa (6/10/2021).
Dalam InMendagri tersebut menginstruksikan akan dibuka Bandar Udara Ngurah Rai di Bali untuk pelaku perjalanan internasional.
Beberapa negara asal wisatawan yang diperbolehkan masuk dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai dan New Zealand pada tanggal 14 Oktober 2021.
Ia menuturkan, pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme skrining setelah masuk di Indonesia.
Khusus untuk mencegah masuknya varian baru ke Indonesia, pemerintah terus memantau perkembangan adanya varian asing.
Balitbangkes yang didukung 17 laboratorium dengan kemampuan mendukung upaya whole genome sequencing (WGS) akan terus mengoptimalkan sumberdaya dan pemantauan distribusi varian diberbagai daerah.
"Nantinya hasil pemantauan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat," tegas Wiku.
Wiku juga menyebut pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. (Tribun Network/Yanuar Riezqi Yovanda/Rina Ayu/sam)