News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Relawan Jokowi Mania Sebut Harga Tes PCR Terlalu Mahal dan Bebani Masyarakat

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI Tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Menteng melakukan tes usap antigen dan PCR gratis kepada warga dalam pelaksaan Program Seruling di Masjid Jami Assuhaimah, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021). Program yang dinamakan Seruling (Swab Seru Keliling) itu dilaksanakan setiap Selasa, Kamis, dan Jumat di lokasi yang berbeda-beda yang bertujuan untuk memutus penularan Covid-19 dari orang tanpa gejala. Tribunnews/Jeprima

Jangan sampai menurutnya muncul dugaan adanya mafia kesehatan yang memanfaatkan situasi Pandemi untuk kepentingan pribadi.

"Kenapa di saat rakyat sedang susah ada aja pejabat yang bermain main dengan penderitaan rakyat ya, saat presiden Jokowi bekerja tanpa henti, buat rakyat dan bangsa ini ironisnya ada pejabat sekelas menteri malah mencari peluang bisnis di tengah pandemi," katanya.

Baca juga: Syarat Penerbangan Lion Air Terbaru selama PPKM, Wajib Tes PCR dan Vaksin Minimal Dosis 1

Pihaknya kata Noel akan menggugat Instruksi Mendagri tersebut ke PTUN Jakarta.

Ia berharap gugatan tersebut dapat dikabulkan.

Ada aroma bisnis

Lebih lanjut Noel menilai bahwa ada aroma bisnis dalam penerapan syarat perjalanan dalam Inmendagri 47 tahun 2021 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu.

"Dugaan saya ada aroma bisnis dari keputusan syarat PCR ini. Apalagi disebut-sebut bahwa stok bahan PCR  berlimpah sementara masyarakat sudah berkurang ikut tes ini," kata Noel kepada tribunnews.com, Minggu, (24/10/2021).

Menurutnya pemerintah seharusnya, melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan.

Jangan sampai muncul dugaan masyarakat menilai adanya mafia kesehatan karena kebijakan yang kontraproduktif.

Oleh karena itu, Ia meminta Mendagri Tito Karnavian segera merevisi aturan tersebut.

Baca juga: YLKI Beberkan Dugaan Mafia Tes PCR Mainkan Harga Demi Kejar Cuan

"Saya tidak mengerti tujuan pengetatan syarat perjalanan dalam Inmendagri yang dikeluarkan pak Tito ini. Harusnya jangan membuat kegaduhan baru yang hanya merusak citra presiden Jokowi.

"Inmendagri itu harus direvisi, pembatasan kegiatan itu wajib tapi tidak memberatkan. Cukup antigen dan vaksin harusnya sudah bagus," kata Noel.

Noel juga mengkritisi satgas penanganan Covid-19 yang tidak berbasis data dalam mengeksekusi keputusan.

Seharusnya ketika menyetujui pelonggaran jumlah pesawat sampai 100 persen, maka regulasi pembatasan lain dilonggarkan.

Baca juga: Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini