Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Koalisi Warga Lapor Covid-19 Firdaus mengatakan hingga saat ini setidaknya masih ada 6,9 juta warga lanjut usia (lansia) yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.

Belum lagi, kata dia, kelompok rentan lain misalnya warga dengan penyalit peserta, ibu hamil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas program vaksinasi saat ini.

Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah menunda rencana vaksin booster berbayar dan menggratiskannya.

Pihaknya, kata dia, sebetulnya amat sangat mendukung adanya program vaksinasi yang berkeadilan.

Berkeadilan, lanjut dia, dalam artian memastikan agar akses terhadap vaksin itu betul-betul menempatkan kelompok paling risiko mendapatkan perlindungan terlebih dulu atau memberikan prioritas kepada mereka yang paling berisiko.

Menurutnya apabila ke depan program vaksinasi tidak memiliki skema khusus untuk memberikan vaksin kepada kelompok rentan dan pemerataan vaksin ke semua maka rencana pemberian vaksin booster bukanlah langkah bijak.

Baca juga: Warga di Daerah Sulit Dapat Vaksin, Pemerintah Diminta Pastikan Distribusi Secara Proporsional 

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan di kanal Youtube Lapor Covid 19 pada Minggu (9/1/2022).

"Karena akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan untuk terinfeksi bahkan menigkatkan risiko kematian," kata Firdaus.

Ia mengatakan tingkat kerentanan warga lansia yang belum mendapat vaksin sama sekali akan jauh lebih tinggi ketimbang lansia yang pernah mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua.

Terlebih, kata dia, rencana pemberian vaksin booster hanya akan diberikan kepada daerah yang memiliki cakupan vaksinasi lebih dari 70%.

Baca juga: Pemerintah Disebut Ulang Kesalahan yang Sama Buat Vaksinasi Berbayar

"Artinya daerah lain yang masih memiliki kerentanan tinggi akibat cakupan vaksinasi yang masih rendah itu akan semakin tinggi dan ini jelas sekali menunjukkan ketidakadilan akses terhadap vaksin. Ini yang tentu tidak sejalan dengan prinsip vaksin equity atau vaksin berkeadilan," kata dia.