Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, STOCKHOLM - Perdana Menteri (PM) Swedia, Magdalena Andersson mengatakan pada Senin waktu setempat bahwa dirinya telah memerintahkan cafe, bar dan restoran untuk tutup selambat-lambatnya pukul 11 malam.
Ia pun mendesak warganya untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan dan menekankan bahwa metode pembelajaran jarak jauh merupakan pilihan terbaik demi menekan peningkatan kasus infeksi virus corona (Covid-19).
"Meskipun jutaan orang telah memperoleh vaksinasi, kami percaya bahwa situasinya memerlukan tindakan lebih lanjut selama periode tertentu untuk menekan penyebaran infeksi dan mengurangi beban perawatan kesehatan," kata Andersson.
Baca juga: Hampir Setahun Berlalu Putri Mahkota Swedia Victoria Kembali Terpapar Covid-19
Dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (10/1/2022), Menteri Sosial Swedia, Lena Hallengren mengatakan bahwa negara itu sebelumnya lebih mendapatkan sorotan diantara negara-negara Eropa lainnya.
Hal itu karena responsnya yang relatif lepas tangan terhadap pandemi.
"Namun kini Swedia berada di tengah-tengah gelombang ke-4, dengan penyebaran kasus infeksi dan tingkat penyakit yang tinggi," kata Hallengren.
Andersson menyampaikan bahwa situasinya semakin memburuk.
"Pembatasan bukanlah sesuatu yang kami perkenalkan dengan enteng. Kami sadar bahwa 2 tahun terakhir ini telah menjadi cobaan bagi kita semua di Swedia," tegas Andersson.
Kepala Badan Kesehatan Masyarakat Swedia, Karin Tegmark Wise pun menuturkan bahwa semua orang kini harus bekerja dari rumah.
Mulai 14 Januari mendatang, cafe, bar, hingga tempat makan harus tutup pada pukul 11 malam.
Kemudian pembatasan 8 orang per grup di tempat-tempat ini pun sedang diperkenalkan, siapapun yang bisa bekerja dari rumah, wajib melakukannya.
Baca juga: Kasus Harian Corona Indonesia 10 Januari 2022: Peringkat ke-38 Dunia, Tambah 454 Kasus
Untuk orang yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi, pemerintah memberlakukan plafon 50 orang untuk pertemuan publik dan acara publik.
Selama ini, Swedia tidak pernah menerapkan sistem penguncian (lockdown) atau menutup sektor bisnisnya.
Sebaliknya, negara tersebut justru mengandalkan tanggung jawab dan kewajiban warga negaranya untuk mengendalikan kasus infeksi.