News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Cegah Penumpukan, Pemda Diminta Aktif Jemput Vaksin

Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI yang diwakili oleh Sestama BP2MI Tatang Budie Razak beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19. 

Sehingga vaksin tidak menumpuk dan menghindari kedaluwarsa.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengatakan tata kelola vaksin harus terus dibenahi termasuk rantai distribusi. 

Elva menambahkan, pemerintah daerah(pemda) provinsi harus segera melakukan koordinasi yang masif dengan pemda kabupaten/kota dan begitu sebaliknya sehingga tidak saling tunggu. 

“Pemda harus terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi sehingga vaksin tidak menumpuk,” kata Elva Hartati dalam pernyataannya, Senin (21/2/2022).

Dia menuturkan, Covid-19 tidak bisa dianggap enteng walaupun banyak yang menyamakan dengan flu.

“Varian Omicron harus dipahami sebagai varian covid yang sangat mudah menular dan jika orang tua kita dan mereka yang mempunyai komorbid, akibatnya bisa sangat fatal, terutama bagi yang belum divaksin,” ujarnya. 

Untuk itu, kata dia, Komisi IX DPR tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi untuk protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk segera vaksin.

Baca juga: Vaksin Booster Covid-19 Sudah Diterima 8,4 Juta Orang di Indonesia

“Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi sampai sadar bahwa Covid-19 ini serius,” imbuhnya.

Dia melihat pemerintah pusat menerima laporan dari pemda melalui laporan harian.

Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat sebaiknya meningkatkan sampling acak ke sentra sentra vaksinasi untuk memantau pelaksanaan di lapangan. 

“Pemerintah pusat bisa juga memaksimalkan laporan dari masyarakat dengan membuka desk secara virtual. Ada banyak cara inovasi untuk percepatan program vaksinasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai pelaksanaan vaksinasi yang baik dan cepat hanya dapat terjadi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Saat ini pemerintah pusat sudah baik dalam penyediaan dan alokasi stok vaksin,” kata Iwan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini