Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah negara seperti Denmark, Inggris hingga Singapura telah berani mencabut pengetatan aktivitas di masa pandemi Covid-19.
Hal ini dilakukan negara-negara itu sebagai langkah menuju transisi dari pandemi ke endemi Covid-19.
Sementara, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk melakukan transisi secara bertahap dan hati-hati.
Pakar Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman pun sependapat bahwa Indonesia tak perlu buru-buru transisi menuju endemi.
Baca juga: Luhut Ungkap Beberapa Indikator Penetapan Status Endemi Covid-19, Salah Satunya Tingkat Kekebalan
Menurutnya, Indonesia sudah memiliki modal yang cukup ke arah pemulihan akibat pandemi, khususnya cakupan vaksinasi.
Ia meminta langkah pemulihan yang baik jangan terganggu dengan upaya deklarasi endemi.
"Kalau kita ikut-ikutan (deklarasi endemi) itu merugikan. Merusak skema kita, on track kita," kata Dicky saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (23/2/2022).
Dicky pun mengingatkan berbagai negara yang mendeklarasi endemi tetapi akhirnya kembali pada kondisi terpuruk.
"Skandinavia angka kematiannya meningkat mereka menggangap itu (pasien Covid-19 meninggal) sebagai korban upaya pemulihan. Saya sangat menetang itu."
"Negara yang memilih deklarasi atau melonggarkan, seperti Inggris, sempat seperti itu, balik (perketat) lagi. Singapura, sempat seperti itu meralat lagi," tutur dia.
3T, Disiplin Prokes, Jangan Abai
Menuju masa transisi ke endemi, ada beberapa upaya yang harus dibarengi selain vaksinasi, seperti kapasitas 3T dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Ia juga mewanti-wanti jika masyarakat abai dengan resiko Covid-19, kemungkinan Indonesia menuju endemi akan semakin mundur.
Baca juga: Angka Kematian akibat Covid-19 Terus Meningkat dalam 3 Hari Terakhir
Baca juga: Infeksi Covid-19 Dapat Picu Long Covid-19 yang Turunkan Kualitas SDM
Untuk itu, dalam mewujudkan akhir pandemi, masyarakat juga ikut beeperan di dalamnya, bukan hanya pemerintah.
"Terus meningkatkan komunikasi resiko, manajemen pandemi, leadership setiap tingkatan. Termasuk di masyarakat sendiri, konsistensi 5M."
"Sehingga kita semua berperan mencapai akhir pandemi dengan minimal korban, minimal kerugian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Biar tidak ada masalah long Covid di dua atau lima tahun kemudian," jelas dia.
Dia pun berharap dengan berbagai upaya, Indonesia mampu mengakhiri pandemi Covid-19 di akhir tahun.
"Setidaknya kita punya prinsip biar lambat asal selamat. Itu suatu hal yang kita jadikan rujukan. Arahnya pasti ke akhir pandemi, setidaknya kita capai akhir tahun ini," kata dia.
Skenario Pemerintah Menuju Transisi Endemi Covid-19: Bertahap, Hati-hati
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan skenario pemerintah menuju masa transisi Covid-19, dari pandemi menjadi endemi.
Luhut menjelaskan, pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk masa transisi.
Masa transisi ke endemi ini akan dilakukan secara bertahap.
Menurut dia, pemerintah tak akan terburu-buru memberlakukan masa transisi ke endemi, walaupun beberapa negara lain sudah melakukannya.
"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, namun kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," kata Luhut dalam konferensi pers PPKM secara virtual, Senin (21/2/2022) dikutip dari laman pers Kemenko Marves.
Selain dilakukan secara bertahap, pemerintah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status endemi.
Pihaknya akan terus mengevaluasi kondisi penanganan Covid-19 menuju masa transisi.
"Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian."
"Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai pra-kondisi endemi ke depan,” kata dia.
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Luar Jawa-Bali Meningkat, BOR Rumah Sakit Hanya 26 Persen
Untuk menetapkan status endemi ini, kata Luhut, ada beberapa indikator yang akan digunakan sebagai pijakan pemerintah.
Di antaranya, pemerintah akan mempertimbangkan tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dan tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO.
Kemudian juga kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif.
Indikator pijakan endemi tersebut akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya dari waktu ke waktu.
Baca juga: Jokowi Minta Angka Kematian akibat Covid-19 Ditekan Semaksimal Mungkin
Selain itu, menurut Luhut, masa transisi menuju endemi ini perlu terjadi dalam kurun waktu yang panjang.
"Pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten," ucap Luhut.
Luhut menambahkann, demi mewujudkan status endemi Covid-19 ini, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster.
Terutama bagi masyarakat yang sudah lanjut usia atau lansia.
Untuk itu, ia pun meminta pemerintah daerah untuk terus mendorong masyarakat agar segera divaksinasi booster.
"Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksinasi booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga."
"Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentang waktu 6 bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan,” ucap dia.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)